Carrefour Sudah Monopoli

Tim Riset Partisipasi Indonesia menemukan bahwa pasar ritel Indonesia sudah ‘dikuasai’ oleh Carrefour setelah perusahaan itu mengambil alih Alfa. Akibatnya para pemasok ditekan semikian rupa, sehingga Carrefour mengambil untung sebanyak-banyaknya. Berikut hasil penelitian tersebut.

Dengan mengakuisisi Alfa, berarti Carrefour sudah memiliki 58 gerai, sebuah kekuatan besar dalam industri ritel Indonesia. Bila digabungkan dari segi pendapatan, Carrefour sebesar Rp 7,2 triliun dan Alfa sebesar Rp 2 triliun, itu sudah menjadi Rp 9,2 triliun. Sedangkan jumlah gerai hypermarket Giant adalah setengah dari jumlah outlet Carrefour dan Hypermart.

Paska akuisisi Alfa oleh Carrefour, kesenjangan omzet Carrefour melampaui sangat jauh dari pesaingnya, yakni Ramayana yang hanya memiliki omzet Rp 4,8 triliun pada tahun yang sama.

Menurut data AC Nielsen per November 2007, sebelum mengakuisisi Alfa, pangsa pasar produk makanan Carrefour hanya 5 persen dan setelah akuisisi, diperkirakan pangsa pasar yang akan dikuasai adalah 7 persen (Koran Tempo, 23/1/08).

Dengan Mengakuisisi Alfa Retalindo, Carrefour sudah memperkuat posisinya di segmen gudang rabat, karena posisi sebelumnya ditempati oleh Alfa sendiri.

Memasukkan penjualan yang dihasilkan oleh pelaku usaha di pasar minimarket, ternyata tidak mengubah posisi dominan Carrefour di pasar penjualan, yakni dengan pangsa pasar 31,1 persen dengan nilai Rp 10,5 triliun di tahun 2007, diikuti oleh PT Sumberjaya Alfaria Trijaya dengan minimarket Alfamart yang menghasilkan penjualan sebesar Rp 5 triliun tahun 2007, atau dengan kata lain kurang lebih 50 persen dari penjualan yang dihasilkan oleh Carrefour.

Carrefour juga mendominasi dalam periklanan produk. Belanja iklan Carrefour meningkat 35,2% menjadi Rp 18,5 miliar di 2003, dan menempatkan Carrefour sebagai peritel terdepan dalam belanja iklan. Gempuran iklan Carrefour menyebabkan mereka menguasai brand imagekonsumen.

Secara nasional, Carrefour telah menjadi pelaku usaha dominan sebelum terjadinya akuisisi. Sebelum akuisisi, Carrefour telah memiliki pangsa pasar 42,3%.

Pangsa pasar ini adalah 23,2% lebih tinggi atau lebih dari dua kali lebih besar dibandingkan dengan pangsa pasar Hero, yang merupakan pesaing terdekat Carrefour. Akusisi menyebabkan Carrefour mampu menguasai hampir 50% dari pasar bersangkutan. Gerai-gerai Carrefour yang tersebar di beberapa kota di Indonesia berada pada posisi yang cukup strategis.

Carrefour memberlakukan trading term yang memberatkan pemasok yaitu meraih pendapatan lain-lain (other income) hingga Rp 40,19 miliar. Perolehan dari listing fee terbesar, mencapai Rp 25,68 miliar. Sedangkan dana dari kepesertaan minus margin (jaminan pemasok bahwa harga jual produk paling murah) Rp 1,98 miliar, dan sisanya Rp 12,53 miliar berasal dari pembayaran syarat dagang.

Carrefour memiliki bargaining power terhadap pemasok dalam menegosiasikan item trading terms. Fakta yang didapatkan dalam penelitian, bahwa Carrefour menggunakan bargaining power-nya untuk menekan pemasok agar mau menerima penambahan item trading terms, kenaikan biaya dan persentase fee trading terms.

Bentuk tekanan yang dilakukan antara lain berupa menahan pembayaran yang jatuh tempo, memutuskan secara sepihak untuk tidak menjual produk pemasok dengan tidak mengeluarkan purchase order, mengurangi jumlah pemesanan item produk pemasok.

Keberanian Carrefour dalam menerapkan strategi ‘harga miring’, harus dibayar mahal oleh para pemasoknya, lewat trading term yang merugikan.

Carrefour sering memberlakukan produk Private label kepada para pemasoknya, terutama dari jenis produk lokal seperti cotton bud, kecap pedas, gula pasir, dan lain-lain. Private label tersebut dijual dengan harga cukup murah untuk menarik pembeli.

Paska Akuisisi Alfa, Carrefour memperlakukan besaran trading term yang sama terhadap pemasok alfa, padahal level kemampuan mereka sangat berbeda.

Dampaknya terhadap sektor Ritel Indonesia, adalah tidak adanya equal playing field, menyebabkan penyalahgunaan posisi dominan (Abuse of dominant power), sehingga mengarah pada bentuk persaingan tidak sehat.

Dengan mencermati sepak terjang Carrefour sekarang ini, kelihatan kecenderungan tingkat konsentrasi dan pangsa pasar yang cukup dominan. Meskipun market share Carrefour belum mencapai 50%---seperti yang disebutkan oleh UU tentang posisi dominan, tetapi di lapangan sudah kelihatan pertarungan tidak berimbang antara Carrefour dengan pesaingnya, ataupun antara Carrefour dengan pemasok.

Karena itu, KPPU harus melakukan monitoring secara aktif terhadap dampak-dampak yang timbul dalam persaingan usaha paska akuisisi Alfa oleh Carrefour. Jika terbukti mengarah pada praktek monopoli, maka KPPU berhak membatalkan akuisisi tersebut.

Tim Riset Partisipasi Indonesia
http://www.inilah.com/berita/citizen-journalism/2008/09/11/49015/carrefour-sudah-monopoli/

Sri Mulyani Jadi Anggota Komite di IMF

Jum'at, 5 September 2008 - 15:56 wib

JAKARTA - Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai salah satu anggota komite pada Dana Moneter Internasional (IMF) Governance Reform.

Komite itu diketuai oleh Trevor Manuel (Menteri Keuangan Afrika Selatan). Selain Sri, anggota komite ini adalah Michel Camdessus (mantan Managing Director IMF), Kenneth Dam (profesor pada University of Chicago), Mohamed El-Erian (co-CEO dan co-CIO pada Pacific Investment Management Co), Guillermo Ortiz (Gubernur Bank Sentral Meksiko), Robert Rubin (Senior Counselor pada Citigroup), dan Amartya Sen (profesor di Harvard University).

Managing Director IMF Dominique Strauss-Kahn mengatakan, nama-nama yang menjabat sebagai anggota komite itu bertugas untuk memberikan rekomendasi perubahan yang mungkin dilakukan IMF untuk memenuhi mandat global secara lebih efektif.

"Kemajuan penting telah dibuat dalam reformasi tata kelola IMF, termasuk inisiatif untuk menyetel kembali kekuatan pengambilan suara di tubuh lembaga," kata Strauss-Kahn, seperti dikutip dari situs IMF, Jumat (5/9/2008).

"Pandangan dari komite, yang saya harap dapat selesai April mendatang, akan memberikan masukan penting bagi upaya reformasi kami," cetusnya.

Untuk diketahui, IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara dengan memberikan pinjaman. Sebagai imbalannya, IMF mewajibkan negara yang mendapat bantuan itu melakukan kebijakan tertentu, misalkan provatisasi badan usaha milik negara.

Indonesia selama bertahun-tahun pernah menjadi pasien IMF. Kalangan ekonom yang kritis menuding IMF merupakan penyebab keterpurukan ekonomi Indonesia. (jri)

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/05/20/143260/sri-mulyani-jadi-anggota-komite-di-imf

Cara Kapitalis Merampas Negara

“Siapa pun yang ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dunia, mesti segera membaca buku ini.” Itulah komentar majalah Rolling Stone tentang buku “The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism” karangan wartawati Kanada, Naomi Klein, yang diterbitkan Penguin Books, London , Inggris (2007).
Buku setebal 558 halaman yang struktur kisahnya rapi dan dinilai koran “The Observer” sebagai buah dari riset mahasempurna ini menyingkap muslihat kaum kapitalis yang secara menyeramkan menggasak aset negara, tak peduli jutaan orang mati dan jatuh melarat karenanya.
Para kapitalis ini mengarsiteki sekaligus mensponsori kudeta-kudeta berdarah di seluruh dunia, swastanisasi aset dan sistem pelayanan publik, krisis moneter, merger dan akuisisi perusahaan pasca krisis, liberalisasi perdagangan, invasi Irak, bahkan gerakan demokratisasi.
Selain mewujud dalam perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs), mereka mengotaki Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), bahkan organisasi-organisasi bantuan internasional seperti Badan Bantuan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Mereka melekat pada lembaga-lembaga “think tank” terkenal seperti American Enterprise Institute, Heritage Foundation dan Cato Institute, sementara ruhnya bersemayam dalam sejumlah universitas Barat yang menjadi tempat berkuliah para teknokrat negara berkembang yang belajar karena biaya asing.
Kaum kapitalis ini tak peduli sebuah rezim zalim atau tidak, demokratis atau tidak, korup atau tidak, yang penting menguntungkan mereka, persis pepatah mantan pemimpin RRC Deng Xiaoping, “Tak penting kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus.”
Kaum yang disebut Naomi neoliberal ini sangat anti kepemilikan publik dan berupaya membuat pemerintahan di banyak negara lumpuh sehingga merekalah yang sesungguhnya berkuasa atas negara dan sistem transaksi sosial, ekonomi dan politik antar-bangsa.
“Saya ingin pemerintah dikerdilkan sampai saya bisa menyeretnya ke kamar mandi untuk kemudian membenamkannya dalam bak mandi,” kata Grover Norquist, pelobi kepentingan bisnis MNCs terkenal di AS sekaligus pembela fanatik neoliberal.
Untuk mengerdilkan pemerintah, mereka mempunyai modus, yaitu mengacaubalaukan negara dengan menciptakan situasi krisis sampai kesadaran nasional negara itu hilang, terutama berkaitan dengan konsep dasar pengelolaan ekonominya.
Negara itu lalu dipaksa menelan resep ekonomi propasar dalam dosis tinggi nan beruntun, tak peduli rakyatnya bakal sengsara. Hal terpenting, negara itu menjadi amat tergantung pada modal asing(kapitalis) sehingga setiap saat bisa dieksploitasi oleh kaum kapitalis itu.
Metode membuat syok nasional sehingga negara tak sadar telah dikuasai kapitalis ini disebut Naomi Klein sebagai “Shock Doctrine.”
Naomi menganalogikan terapi syok ekonomi ini dengan doktrin militer AS “kejutkan dan takutkan” (shock and awe) dan metode cuci otak ala dinas intelijen AS (CIA), “kubark counter intelligence interrogation.”
Lewat “kubark”, CIA membunuh karakter manusia dengan teknik interogasi mengerikan sehingga memori manusia hilang untuk kemudian diganti karakter baru jadi-jadian, seperti dalam kisah trilogi “Bourne” yang dibintangi aktor Hollywood , Matt Damon.
Dalam format berbeda, para ekonom neoliberal mengaplikasikan metode dekarakterisasi ala CIA ini ke tingkat negara dengan membuat negara berada dalam suasana krisis, sehingga gampang dipaksa untuk menelan resep kebijakan ekonomi prokapitalis yang formula dasarnya adalah liberalisasi pasar, penghapusan subsidi, dan swastanisasi aset publik.
disaster capitalisme
Penggagas terapi syok itu adalah ekonom Universitas Chicago, Milton Friedman, seorang penentang intervensi negara dalam pengelolaan ekonomi yang dulu disarankan ekonom besar pasca-Perang Dunia I, John Maynard Keynes.
Friedman percaya bahwa perekonomian harus diserahkan sepenuhnya pada pasar dan ia ingin dunia mempraktikannya tanpa kecuali.
Terinspirasi sukses Mafia Berkeley di Indonesia akhir 1960-an dan junta militer Brazil pimpinan Castello Branco yang mengakhiri ekonomi kerakyatannya Presiden Joao Gullart pada 1964, Friedman membidik Chile sebagai kelinci percobaan pertamanya.
Chile awal 1970-an diperintah Salvador Allende yang mengusung sistem ekonomi sosialis yang tak mengharamkan kepemilikan swasta, namun mengharuskan negara melindungi kepentingan publik. Ekonomi sosialis Chile berbeda dari komunisme, seperti diklaim AS, bahkan mirip azas demokrasi ekonominya Mohammad Hatta di Indonesia.
Karena ingin menasionalisasi perusahaan asing, maka sosialisme Allende itu lalu dipandang korporasi-korporasi multinasional asal AS sebagai ancaman. Salah satu yang terancam, American Telephone & Telegraph (AT&T), mendesak pemerintah AS untuk mencungkil Allende dari kekuasaannya.
Sebelum mendongkel Allende , AS mendidik mahasiswa-mahasiswa Chile di Universitas Chicago di bawah asuhan Milton Friedman dengan tujuan mengimbangi popularitas para ekonom sosialis pimpinan Pedro Vuskovic Bravo yang menjadi arsitek kebijakan ekonomi Allende.
Untuk mengaburkan intervensi, pemerintah AS bersembunyi dibalik Ford Foundation, yang juga mensponsori para mahasiswa Indonesia berkuliah di Universitas California, Berkeley, pada 1956 hingga menjadi teknokrat Orde Baru.
Para mahasiswa Chile yang dibiasakan mempelajari ekonomi neoliberal ini disiapkan sebagai teknokrat pasca Allende.
Pada 1973, Allende akhirnya digulingkan oleh Jenderal Augusto Pinochet dukungan CIA.
Selagi Pinochet menebarkan teror hingga rakyat Chile syok dalam ketakutan, para ekonom Friedmanis menyuntikkan resep propasar (prokapitalis) dalam dosis tinggi hingga Chile terperangkap utang dan kekuasaan asing.
Paparan Chile ini adalah awal cerita horor pasar bebas yang menjadi isi utama buku yang disebut Dow Jones sebagai salah satu literatur ekonomi terbaik abad 21 ini.
Horor berlangsung hingga era pemerintahan George Bush yang disebut sebagai puncak kebrutalan pasar bebas hingga dunia pun muak sampai-sampai Amerika Latin alergi dengan apa pun yang berbau Friedmanis seperti IMF.
“Tuan-tuan, kami ini berdaulat. Kami ingin melunasi utang kami, tapi maaf-maaf saja jika kami harus membuat kesepakatan lagi dengan IMF,” kata Presiden Argentina , Nestor Kirchner.
Sambil membopong diktator dan rezim sokongannya, kaum kapitalis mensponsori para ekonom didikan kampus-kampus neoliberal untuk menyiapkan karpet merah bagi kapitalisme dengan menyusun kebijakan ekonomi reformis propasar, satu eufemisme dari kebijakan prokapitalis.
Afrika Selatan pasca-Nelson Mandela, Rusia di bawah Boris Yeltsin, dan Polandia pasca-komunis adalah beberapa contoh.
Negara-negara yang semula khidmat mendengarkan rekomendasi para ekonom reformis bimbingan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) itu kemudian sadar telah dibohongi para ekonom dan birokrat bimbingan Barat yang ternyata para calo swastanisasi negara.
Para penyusun kebijakan reformasi ekonomi tersebut memang kerap berperan menjadi mulut korporasi asing, bahkan konsep kebijakan swastanisasi Bolivia semasa Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada disusun para analis keuangan perusahaan asing, seperti Solomon Brothers dan ExxonMobil.
Nelson Mandela adalah salah satu yang kecewa karena cita-cita memakmurkan warga kulit hitam, seperti dipesankan Piagam Perdamaian tak tercapai, justru karena orang dekatnya, Tabo Mbeki, menyusun kebijakan pro-kapitalis sehingga mayoritas rakyat Afsel terpinggirkan.
Polandia juga menyesal mematuhi nasihat pialang George Soros dan ekonom Jeffrey Sachs, seorang Friedmanis dari Universitas Harvard, sehingga aset-aset strategis Polandia jatuh ke tangan asing, justru ketika Partai Solidaritas memerintah negeri itu.
Demikian pula Rusia, yang kehilangan aset-aset strategisnya setelah ekonom reformis Yegor Gaidar, seorang Friedmanis di bawah bimbingan IMF, mempromosikan kebijakan propasar. Vladimir Putin kemudian mengoreksi kesalahan itu, dan mengakhiri hubungan mesra Rusia dengan IMF.
Buku tersebut juga menyebut krisis moneter Asia 1997 sebagai hasil desain kaum kapitalis karena mereka ingin menguasai aset-aset strategis di kawasan itu, mencaplok aset-aset perusahaan nasional Asia yang tumbuh meraksasa, dan hendak menggulingkan rezim-rezim yang berubah kritis, seperti Soeharto di Indonesia.
Menurut Naomi, di masa tuanya, Soeharto yang pro-Barat itu bosan diperah korporasi asing, sehingga ia “berkhianat” dengan membagikan aset nasional kepada kroninya yang berakibat korporasi asing itu berang, lalu merancang pembalasan dengan membesarkan skala krisis moneter Asia.
Ketika Indonesia dan Asia akhirnya lunglai karena krisis moneter, IMF datang menawarkan obat dengan syarat liberalisasi pasar, sebuah formula klasik ala Friedman. Semua Asia menerima resep itu, hanya Malaysia yang menampik formula rente itu.
Hanya dalam 20 bulan, perusahaan-perusahaan multinasional asing berhasil menguasai perekonomian Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Filipina dan juga Malaysia lewat 186 merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan besar di negara-negara ini.
“Ini adalah pengalihan aset dari domestik ke asing terbesar dalam limapuluh tahun terakhir,” kata ekonom Robert Wade.
Tak puas di situ, para kapitalis merancang serangan ke Irak setelah Presiden Saddam Hussein memberi keleluasaan pada Rusia menambang minyak di Irak.
Perusahaan-perusahaan minyak seperti Shell, Halliburton, BP dan ExxonMobil lalu mengipasi pemerintah AS dan Inggris untuk mencaplok Irak.
Namun, saat Irak sulit digenggam karena masalah terlalu kompleks, negeri itu disulap menjadi lahan bisnis keamanan sehingga para pedagang senjata, konsultan keamanan perusahaan di wilayah krisis, tentara bayaran dan para spesialis teknologi keamanan mendadak bergelimang uang.
Kemudian, saat kaum kapitalis itu membutuhkan relaksasi setelah penat berburu laba, maka sejumlah lokasi dibidik menjadi situs wisata eksotis, diantaranya Srilangka.
Namun, para nelayan miskin yang mendiami pantai-pantai indah Srilangka tak mau hengkang sampai tsunami menghantam Asia bagian Selatan pada 2004.
Bertopengkan bantuan rekonstruksi pascabencana dan bergerak dalam kerudung USAID, para kapitalis menyandera pemerintah Srilangka, agar “menukarkan” pantai indah Srilangka dengan bantuan tsunami. Situasi serupa berlaku di Thailand dan New Orleans pasca-badai Katrina.
Intinya, kaum kapitalis telah membisniskan perang, teror, anarki, situasi krisis dan bencana alam. Naomi Klein menyebutnya, “kapitalisme bencana”. (Helmy Fauzi)

Sosialisme Abad Ke 21: Memilah Kaum Reformis dari Kaum Revolusioner

Ted Sprague

SEMENJAK berkobarnya revolusi di Amerika Latin yang dipimpin rakyat Venezuela, ide sosialisme kembali bangkit dari tidurnya. “Sosialisme Abad ke 21” begitu bunyinya, sebuah frase yang dipopulerkan oleh Presiden Chavez, sebagai sosialisme yang bebas dari distorsi Stalinisme. Bagi rakyat banyak, Sosialisme abad ke 21 merupakan simbol penolakan terhadap kapitalisme. Ia merupakan suatu hardikan kepada Francis Fukuyama, yang mengklaim akhir sejarah dan kemenangan mutlak kapitalisme.

Tetapi lebih dari itu, konsep Sosialisme Abad ke 21 sangatlah longgar. Apakah ini adalah sosialisme yang benar-benar baru? Para intelektual kiri dan kanan serta para aktivis, berlomba-lomba menulis buku mengenai sosialisme ini. Mereka berusaha menuangkan isi yang baru. Tetapi, apa sebenarnya isi baru Sosialisme Abad ke 21 ini?

Ada yang mengatakan, Sosialisme Abad ke 21adalah pembenaran untuk jalan parlementer menuju sosialisme; tentu saja ini berarti kita harus menutup mata kita terhadap aksi-aksi massa yang telah berulang kali menyelamatkan revolusi Bolivarian. Ada juga yang mengatakan, Sosialisme Abad ke 21 adalah sosialisme a la Amerika Latin yang bernuansakan tradisi penduduk asli Amerika Latin, bahwa sosialisme ini tidak diimpor dari Eropa (baca Marx dan Engels) dan, sebab dari itu, bebas dari kecongkakan orang putih.

Dari semua tafsiran akan apa sosialisme ini, yang paling keras diteriakkan oleh para intelektual bahwa Sosialisme Abad Ke 21 merupakan sebuah sosialisme dimana semua kelas di dalam masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai kemakmuran bersama: buruh, tani, pedagang kecil, ….DAN para bos-bos besar! Yang dibutuhkan adalah sebuah sistem sosialisme yang berdampingan dengan sistem kapitalisme. Sedikit demi sedikit kapitalisme direformasi hingga kita mencapai tahapan sosialisme (kasarnya, mulai 90 persen kapitalisme, 10 persen sosialisme; lalu 80 persen kapitalisme 20 persen sosialisme, dan seterusnya, hingga kita mencapai 100 persen sosialisme). Dibungkus jargon-jargon baru dan radikal, para intelektual ini, yang diwakili oleh Heinz Dieterich1, bersorak sorai: “Kita telah menemukan sebuah formulasi sosialisme yang baru. Ide-ide Marx dan Engels dari abad 19 sudah usang dan tidak cocok dengan abad sekarang, mari kita campakkan mereka dan bersama-sama menuju ke era yang baru: Sosialisme Abad ke 21!”

Sosialisme yang baru?

Tetapi, apakah formulasi mereka ini merupakan sesuatu yang baru? Bila kita teliti lebih seksama, ternyata ide Sosialisme abad ke 21 tersebut, hanyalah ide-ide tua yang sudah berulang kali dijawab dan dihancurkan oleh Marx dan Engels. Engels di dalam bukunya Anti-Duhring (1878), menghancurkan ide Herr Eugen Dühring yang mengklaim bahwa dia telah menemukan satu filosofi yang baru, satu sistem sosialisme yang baru. Kemudian, Rosa Luxemburg di dalam karya monumentalnya Reform or Revolution (1908), kembali harus menjawab Eduard Bernstein yang mengklaim bahwa abad ke 20 telah membuka jalan bagi sosialisme yang baru (baca Sosialisme Abad ke 20), yang dapat diraih dengan jalan reformasi semata.

100 tahun kemudian, dengan judul yang mirip, Alan Woods2 menerbitkan buku Reformism or Revolution: Marxism and Socialism of 21st Century, a reply to Heinz Dieterich3, untuk menjawab Heinz Dieterich yang mengklaim telah menemukan konsep sosialisme yang baru, Sosialisme abad ke 21. Kutipan dari buku Alan:

“Mengenai ide Sosialisme abad ke 21 yang ‘baru dan orisinil’ ini, saya hanya akan mengatakan: bahwa sampai hari ini, saya belum menemukan satu ide baru pun dari kumpulan tulisan-tulisan Dieterich dan kawan-kawannya. Yang saya temui adalah ide-ide tua dan antik yang telah diangkat dari tong sampah sejarah yakni, ide-ide yang tidak ilmiah dan utopis yang sudah dijawab oleh Marx, Engels, dan Lenin. Ini adalah ide-ide yang seharusnya ditinggalkan di zaman pra-sejarah gerakan buruh. Ide-ide sosialisme utopis ini dibersihkan dari debu-debunya dan disajikan sebagai Sosialisme Abad ke 21. Dan ada orang-orang naif yang menanggapinya dengan serius”

Heinz Dieterich tampil di arena internasional sebagai kawan Revolusi Bolivarian, yang memberikan nasihat kepada aktivis-aktivis Venezuela yang jujur. Dan, inilah mengapa Alan merasa perlu untuk menulis satu buku khusus untuk menjawab satu per satu ‘nasehat-nasehat’ Heinz Dieterich dan mengeksposnya. Artikel ini terlalu pendek untuk bisa menguraikan satu-per-satu poin-poin Heinz Dieterich dan konternya dari Alan Woods. Akan tetapi, secara garis besar, Heinz menentang nasionalisasi aset-aset kelas kapitalis dan menyerukan sosialisme utopis yakni, sistem kapitalisme yang eksis bersama-sama dengan sistem sosialisme, dimana perlahan-lahan sosialisme akan menggantikan kapitalisme.

Perjuangan Ideologi: Bagian penting dari perjuangan kelas

Banyak sekali aktivis kiri yang tidak pernah mendengar Heinz, apalagi membaca tulisan-tulisannya. Dan ini mengundang satu pertanyaan: Mengapa kita harus repot-repot menanggapi ide-ide Heinz? Saya rasa, pertanyaan ini sudah terjawab dengan sendirinya. Ide-ide Heinz-lah yang harus dijawab, yakni ide-ide reformis yang kerap bersembunyi di dalam jargon-jargon Sosialisme abad ke 21, ide-ide tua yang diberi bungkusan baru untuk membingungkan kaum muda dan pekerja. Di dalam perjuangan kelas, pengorganisiran dan mobilisasi massa bukanlah satu-satunya lahan perjuangan yang harus digarap. Satu lagi arena perjuangan yang penting, perjuangan ideologi.

Kelas kapitalis, dengan medianya, sekolahnya, intelektual-intelektual bayaran mereka, telah menciptakan suatu kabut ideologi yang sangat tebal untuk membingungkan kelas pekerja. Ideologi kapitalisme biasanya mudah dihancurkan bila rakyat pekerja sudah mulai bergerak. Tetapi, ideologi yang paling berbahaya adalah reformisme yang berjubah sosialisme, layaknya serigala berbulu domba. Dengan lantangnya kaum reformis mengutuk kapitalisme dengan jargon-jargon sosialisme. Akan tetapi, pada saat-saat yang menentukan, reformismelah yang kerap menyelamatkan kapitalisme dari kehancuran mutlaknya.

Buku Alan Woods terbaru ini, bukan diterbitkan untuk dibaca oleh kaum intelektual dan disimpan di rak buku mereka. Justru sebaliknya, buku ini ditujukan kepada rakyat pekerja, terutama di Venezuela, sebagai senjata untuk melawan ide-ide reformisme. Semenjak penerbitannya (dalam bahasa Spanyol, lalu kemudian dalam bahasa Inggris), Alan Woods telah melakukan tur buku (di sini) di sembilan negara bagian Venezuela. Ribuan buruh, mahasiswa, kaum miskin kota, dan petani dengan antusias menghadiri tur buku tersebut. Yang patut disebut adalah pertemuannya dengan ribuan buruh minyak PDVSA di San Tome, Managos, Morical; 600 delegasi buruh pabrik mobil dari seluruh Venezuela; ratusan buruh Venalum (pabrik Aluminum negara); ratusan buruh dari SIDOR (pabrik besi baja yang baru saja dinasionalisasi); dan pemimpin-pemimpin nasional PSUV (Partai Persatuan Sosialis Venezuela). PDVSA (Perusahaan Minyak Negara Venezuela) lalu memutuskan untuk memesan 10 ribu kopi buku tersebut untuk dibagi-bagikan kepada pekerjanya.

Saking popularnya tur buku ini, Alan Woods diundang untuk hadir di acara TV nasional Venezuela (Venezolana de Televisión) untuk berbicara mengenai buku terbarunya. Esok harinya, Presiden Chavez yang mendengar mengenai Alan Woods dan tur bukunya dari acara televisi tersebut, langsung mengundang Alan untuk bertemu. Sebulan kemudian, Chavez di dalam acara Alo Presidente (episode 315, 27 Juli) mengutip buku tersebut; dia mengatakan kalau dia sedang membaca buku ini dengan sangat teliti. Ini berita yang harus disambut dengan gembira, terutama kalau kita melihat belakangan ini Chavez yang dikelilingi oleh birokrat-birokrat reformis (Chavista kanan), mulai mengambil jalan reformisme. Kita hanya bisa berharap kalau Chavez bisa mengambil pelajaran revolusioner dari buku Alan.

Akan tetapi, pemeran utama dari Revolusi Bolivarian tetaplah rakyat Venezuela: kaum buruh, petani, miskin kota, dan kaum muda. Untuk merekalah buku tersebut ditujukan, supaya rakyat pekerja Venezuela dapat memilah reformisme dari sosialisme. 10 tahun sudah revolusi ini berjalan, dan hanya keberanian rakyat pekerja Venezuela yang memberikan nafas panjang bagi proses revolusi ini. Di setiap tikungan, bukan hanya kaum oligarki Venezuela yang harus dihadapi oleh rakyat pekerja Venezuela, tetapi, juga para ‘kawan’ revolusi yang menawarkan nasehat Sosialisme abad ke 21 mereka.

Ide-ide sosialisme ilmiah sudahlah diformulasikan oleh Marx dan Engels, dan mereka masihlah relevan, apalagi dalam periode sekarang. Sejarah sudah membuktikan kebenaran ide-ide mereka. Kita tidak perlu ide yang baru (atau yang mengaku baru) bila yang lama masih benar adanya. Yah, tentu saja detil-detil ide Marxisme akan berbeda di situasi yang berbeda, tetapi ide umumnya masih sama: sosialisme hanya bisa dicapai dengan menghancurkan relasi produksi kapitalisme yakni, menyita hak milik alat produksi, dan menghancurkan negara kapitalis dan bangun negara buruh yang baru.***

Ted Sprague, Aktivis International Marxist Tendency, Montreal; Hands Off Venezuela.

Catatan Kaki:
1 Heinz Dieterich (1943 - ) adalah seorang ahli sosiologi dan analisa politik kelahiran Jerman, yang sekarang tinggal di Meksiko. Dia banyak menulis mengenai konflik di Amerika Latin.

2Alan Woods (1944 - ) adalah seorang aktivis politik dari Inggris, salah satu pemimpin dari International Marxist Tendency. Pada tahun 1970, Alan aktif di Spanyol dalam melawan kediktaturan Franco. Dia sudah menulis banyak buku menge, salah satunya adalah Reason in Revolt (http://www.marxist.com/reason-in-revolt-bahasa-indonesia.htm) yang sudah diterbitkan di Indonesia.

3 Penerbit Wellred sudah ada rencana untuk menerjemahkan buku Alan Woods ke dalam Bahasa Indonesia dan menerbitkannya.

http://indoprogress.blogspot.com/

Neoliberal untuk APBN Mandul

JAKARTA Rabu, 23 Juli 2008

Paradigma neoliberal membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mandul alias tidak berperan sebagaimana mestinya. Pengaruh paham tersebut membuat kontribusi APBN dalam pertumbuhan perekonomian menjadi sangat kecil.

"Padahal, sejatinya APBN dapat berperan strategis dalam mengemban amanat konstitusi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Ekonom dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) Hendri Saparini dalam diskusi tentang Pemenuhan Hak Dasar Rakyat dalam APBN di kantor Econit, Tebet, Jakarta, Rabu (23/7/2008).

Menurutnya, nuansa neoliberalisme sangat kental dalam APBN. Ia mencontohkan, dalam nota keuangan pemerintah yang di dalamnya memuat Rancangan APBN 2008, disebutkan bahwa fungsi APBN hanya sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

"Itu, berarti jika pemerintah tidak perlu melakukan intervensi, masyarakat harus memenuhi kebutuhannya berdasarkan mekanisme pasar," jelasnya.

Selain itu, paradigma neoliberalisme juga bisa terlihat dari porsi APBN dalam "kue" perekonomian. Menurutnya, APBN saat ini hanya memiliki porsi sebesar 19 persen dari perekonomian. Padahal, di negara-negara yang sudah maju sekalipun, porsi anggaran negara cukup besar. "Di Perancis, porsi anggaran negara mencapai 40 persen dari perekonomian. Sedangkan di Jepang mencapai 35 persen," katanya.

Padahal, lanjut Hendri, negara-negara tersebut paling giat mengkampanyekan neoliberalisme. Namun, paham tersebut tidak sampai menyentuh urusan domestik mereka. Karena, mereka tetap meyakini bahwa anggaran negara yang yang besar sangat penting dalam meningkatkan perekonomian. (ade)

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/23/20/130447/neoliberal-untuk-apbn-mandul

Perdebatan Strategi Anti-Neoliberal Di Amerika Latin

Steve Ellner

Abstrak:

Pada dekade 1990an, tiga strategi muncul di Amerika Latin dalam perjuangan melawan neoliberalisme: pendekatan Jorge Castaneda yang memberikan peran kunci pada kaum tengah (sentris); strategi yang diasosiasikan dengan Marta Harnecker yang mana kaum kiri memprioritaskan anti-neoliberalisme; dan strategi yang dibela oleh James Petras yang mana tuntutan anti-neoliberal tidak menutupi perjuangan anti-imperialisme atau anti-kapitalis. Pengalaman di Venezuela (Rafael Caldera), Argentina (Fernando de la Rua), Chile (Ricardo Lagos) dan Meksiko (Vicente Fox), di mana strategi Castaneda dipraktekkan, mendemonstrasikan bahwa tujuan-tujuan neo-liberal menjadi kabur ketika kaum tengah mendominasi koalisi yang memerintah. Kasus Hugo Chavez di Venezuela dan 'Lula' di Brasil membuktikan pengaruh kaum "borjuasi nasional," buruh terorganisir dan sektor-sektor masyarakat yang terpinggirkan dalam menentukan arah anti-neoliberal yang diambil pemerintah. Bertentangan dengan pemikiran Petras, tokoh pemimpin dan organisasi non kiri sangatlah penting dalam kemenangan Chavez dan Lula dan dalam respon mereka terhadap tantangan awal.

PERISTIWA baru-baru ini di Amerika Latin, mematahkan klaim neoliberal bahwa mengurangi radius aktivitas negara akan memperdalam demokrasi dan mengakibatkan peningkatan penghasilan secara tetap bagi baik kaum kaya maupun miskin. Sepanjang dekade 1990an, hampir semua presiden Amerika Latin menerapkan formula-formula neoliberal, tapi hasilnya dalam front politik maupun ekonomi terbukti mengecewakan. Sementara ekonomi stagnan dan polarisasi sosial semakin dalam, kekuasaan eksekutif yang eksesif, dikenal sebagai hyperpresidensialisme, menyebabkan beberapa ilmuwan politik mengarakterkan sistem politik tersebut hanya sebagai hampir demokratik (O'Donnell, 1994; Oxhorn dan Ducatenzeiler, 1998). Menjelang akhir 1990an, gerakan anti-neoliberal yang mulai muncul berhasil mencatat beberapa kemenangan dalam pemilu presidensial. Pada dekade setelahnya, anti-neoliberalisme melancarkan ofensif, sebagaimana dibuktikan oleh diskursus presiden berhaluan kiri Hugo Chavez (Venezuela) yang dengan keras anti-neoliberal, dan kemenangan pemilu presiden Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Lucio Gutierrez (Ekuador) dan Nestor Kirchner (Argentina).

Kebangkrutan neoliberalisme telah mendorong kaum anti-neoliberal untuk mengembangkan strategi politiknya sendiri. Muncullah tiga proposal: pendekatan Kiri-Tengah yang diajukan oleh politikus-akademisi Meksiko Jorge Castaneda, yang mana kaum kiri meminang "kaum tengah" agar menjauh dari kanan dengan berbasiskan program alternatif terhadap neo-liberalisme; strategi yang diasosiasikan dengan teoretikus Marxis dari Chile Marta Harnecker, yang mana kaum kiri memprioritaskan anti-neoliberalisme, sementara menghindari baik tuntutan-tuntutan yang lebih kiri maupun aliansi dengan kaum kanan yang akan secara substansial mencairkan intisari anti-neoliberalisme; dan strategi yang lebih kiri yang dibela oleh James Petras yang mana tuntutan anti-neoliberal dikedepankan tapi tidak menutupi perjuangan anti-imperialis atau anti-kapitalis.

Yang menjadi dasar perdebatan tiga strategi ini adalah tantangan yang dihadapi kaum kiri dalam memformulasikan tuntutan dan tawaran model dalam era globalisasi. Dalam dua dekade terakhir, isu-isu seperti privatisasi, nasionalisasi, tarif proteksi, dan investasi asing di Amerika Latin telah menjadi lebih kompleks dari pada masa lalu, ketika partai-partai sosial demokratik dan kiri masih mengusung peningkatan strategi-strategi kontrol negara terhadap ekonomi. Sedikit kaum Kiri di Amerika Latin yang mengutuk privatisasi atau modal asing per se, dan tak dapat lagi ditemukan pembela autarki, meskipun beberapa kaum kanan menyebut kaum kiri sebagai "dinosaurus" atas tuduhan mengusung model yang sudah usang itu.1 Menghadapi latar baru yang kompleks ini, tidaklah mudah menentukan musuh yang dijadikan target, memformulasikan slogan dan mendefinisikan strategi. Maka, contohnya, para pimpinan anti-neoliberal di Amerika Latin telah gagal menghubungkan tuntutan yang muncul dari berbagai perjuangan seputar privatisasi.2 Dibandingkan masa lalu, kaum kiri Amerika Latin lebih dituntut untuk memperhitungkan mobilitas modal multinasional dan menangani berbagai macam isu yang tak selalu dapat dibingkai dalam gambaran hitam dan putih.

Artikel ini bertujuan memberikan pandangan umum terhadap formulasi yang dikedepankan oleh Castaneda, Harnecker dan Petras. Posisi-posisi ini mewakili titik-titik acuan utama dalam perdebatan tentang strategi kiri di Amerika Latin. Sebagai tambahan, ketiga penggagas strategi ini cukup dikenal di antara kaum kiri dan lingkaran intelektual di Amerika Latin, karena merupakan penulis yang produktif dan memiliki hubungan erat selama tahunan dengan pimpinan politik dan sosial di sisi kiri spektrum politik.

Artikel ini berupaya mengisi celah yang kosong dalam literatur yang ada. Meskipun formulasi-formulasi ini penting, tidak ada tulisan neoliberalisme akademik maupun jurnalistik yang secara jelas mendefinisikan dan membedakan ketiganya, tidak pula menghubungkannya dengan kebangkitan gerakan dan pemerintahan anti-neoliberal. Artikel ini juga mengeksplorasi beberapa implikasi kelas dari tiga tesis ini, terutama dengan meninjau konsep "borjuasi progresif" dan "kelas terpinggirkan," yang keduanya sangat bersandar pada strategi anti-neoliberal.

STRATEGI KIRI-TENGAH

1. Argumen untuk Aliansi Lebar

Selama satu dekade sebelum penunjukkannya sebagai Menteri Luar Negeri Meksiko pada 2000, Jorge Castaneda menggunakan strategi anti-neoliberal untuk Amerika Latin. Dalam karyanya yang terkenal Utopia Tak Bersenjata: Kaum Kiri Amerika Latin setelah Perang Dingin, Castaneda (1993) meletakkan basis bagi proposalnya di kemudian hari tentang aliansi kiri-tengah dengan memformulasikan suatu program untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan nasionalis, tapi dengan sepenuhnya dan cermat memperhitungkan paksaan globalisasi. Langkahnya menghindari reformasi-reformasi yang lebih berjangkauan luas, memungkinkannya menarik sektor-sektor di sisi kanannnya ke dalam aliansi. Castaneda mungkin menggebuki kuda mati dalam bagian awal Utopia Tak Bersenjata - suatu serangan terhadap gerakan gerilyawan Fidelista yang sudah musnah - tapi dalam bagian kedua ia mengedepankan proposal kongkrit bagi suatu pendekatan baru untuk merevitalisasi kaum kiri baru di Amerika Latin. Proposal utamanya terdiri dari suatu model neo-Macan Asia, di mana negara memberikan prioritas bantuan khusus kepada sektor-sektor ekspor dan menghindari favoritisme, tapi, berbeda dengan pemerintahan seperti Korea Selatan, mengajukan suatu "piagam sosial ... dan piagam lingkungan hidup yang menciptakan keharmonisan ke atas, bukannya ke bawah" (Castaneda, 1994, 317). Setelahnya, Castaneda berpisah jalan dengan pengusung standard kiri Cuauhtemoc Cardenas, untuk mendukung pencalonan presiden Vicente Fox dan kemudian naik menjadi Menteri Luar Negeri. Bagi banyak pihak, peralihannya ini mempertanyakan kredibilitas Castaneda sebagai seorang kiri yang bona fide.

Walau demikian, Castaneda lebih maju dari "Jalan Ketiga" a la Blair-Clinton, karena proposalnya untuk globalisasi dirancang untuk mereformasi dan memanusiawikan struktur kapitalis yang ada, tapi tanpa menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Castaneda menjadikan modal spekulatif internasional sebagai target dengan menyerukan suatu pajak khusus untuk menghukum investor yang tiba-tiba menarik diri dari suatu negeri, sejalan dengan apa yang dengan sia-sia diusulkan oleh Francois Mitterand dan dijadikan inisiatif oleh Augusto Pinochet (di antara sekian orang lainnya) dalam skala rendah di Chile.

Bermula pada 1994, Castaneda mengajukan suatu strategi aliansi kiri-tengah di penjuru benua itu dan mempertemukan sederetan panjang aktor politik dan intelektual dalam berbagai konferensi untuk mengeksplorasi kemungkinan pendekatannya ini dan mengerjakan perinciannya. Sebagai kelanjutannya, "Konsensus Buenos Aires" (suatu tantangan terhadap "Konsensus Washington" yang neoliberal) dirancang untuk memperkuat demokrasi di Amerika Latin dengan mengkombinasikan penolakan institusi pusat tersebut terhadap populisme yang tak bertanggungjawab dengan kepedulian sosial kaum kiri secara luas.

Pernyataan utama Konsesus itu, dirancang oleh Castaneda dan berjudulkan "Setelah Neoliberalisme: Suatu Jalan Baru," menekankan "misi-misi" kaum kiri dan tengah yang saling melengkapi. Yang kiri adalah untuk "memerangi ketaksamaan," sementara yang kanan adalah untuk "mengarahkan non-konformitas kelas menengah dan memperluas sistem penghargaan (merit system) di seluruh kehidupan sosial." Dokumen tersebut menyerukan penguatan (solidification) kekuasaan negara di hadapan tendensi globalisasi dan kebijakan neoliberal yang mengikisnya. Pendanaan proses semacam ini, yang menyertakan program-program konprehensif bagi sektor-sektor yang tak diistimewakan, akan diambil dari penerapan secara ketat pajak penjualan, bukannya pajak penghasilan progresif yang lebih sulit untuk diterapkan. Untuk memperkuat pembelaannya, Castaneda meniupkan realisme: "Kalau bertindak terlalu jauh, mereka [para kapitalis] hanya akan angkat kaki. Yang akan terjadi adalah pelarian modal, dan pelarian pemodal - mereka akan pergi dan hidup di tempat lain; atau mereka akan menggulingkan pemerintahan, yang ini mereka mampu lakukan" (Castaneda, 2001, 32).

Castaneda mendesak kaum tengah untuk memutus hubungan eratnya dengan kaum kanan yang bersandar pada sekutu dari dalam dan luar negeri yang jauh lebih kuat dari mereka. Dengan memutus hubungan dengan kaum kanan, tersedia dua pilihan bagi kaum tengah: mengajukan kandidatnya sendiri atau beraliansi dengan kiri. Castaneda yakin bahwa pilihan pertama ditakdirkan gagal dengan berlakunya sistem elektoral dua putaran di seluruh benua tersebut, sehingga pembentukan aliansi menjadi suatu keharusan politik.

Bagi Castaneda, anti-neoliberalisme kadang kala cukup terlaksana oleh aksi-aksi mereka yang mengaku berada dalam kubu pro-neoliberal. Dengan begitu Castaneda memuji Presiden Brasil berhaluan tengah Fernando Henrique Cardoso, karena menaikkan tarif untuk melindungi industri nasional dan ia berharap bahwa "dengan mencapai tahap yang sungguh-sungguh redistributif dalam masa jabatannya" ia akan berpisah dengan kaum kanan dan memeluk strategi kiri-tengah. Castaneda juga berargumen bahwa "tema sentral kaum kiri," termasuk perjuangan melawan ketaksamaan dan kemiskinan dan pandangan bahwa model neoliberal sudah berlebihan, telah secara umum semakin diterima bahkan di kalangan Bank Dunia dan lingkaran pimpinan negara-negara berkembang (Castaneda, 1996, 30-32).

Strategi Castaneda melampaui penyatuan partai-partai politik progresif dan moderat karena juga mencoba merangkul kaum borjuis "nasional" atau "progresif". Castaneda menunjukkan bahwa gerakan Komunis sesungguhnya telah mengedepankan pendekatan ini pada tahun 1930an dalam bentuk front kerakyatan (popular frontism), yang di Latin Amerika dimaksudkan untuk menarik kaum yang dicap sebagai "borjuasi nasional progresif" (Ellner, 1988, 25-31). Menurut Castaneda, sebagai akibat revolusi Kuba dan gerakan gerilya pada 1960an, front kerakyatan digantikan oleh tujuan-tujuan yang lebih sayap kiri. Sebagai kelanjutannya, ofensif kanan internasional, yang dihantarkan oleh pemerintahan Reagan dan Thatcher pada 1980an, semakin mempersempit kemungkinan menarik sektor-sektor moderat ke dalam aliansi-aliansi yang diinspirasikan oleh kaum kiri (Castaneda, 1993, 23, 72).

Pendeknya, strategi kiri-tengah Castaneda mencoba merevitalisasi aliansi-aliansi berbasis lebar yang meniru gerakan Komunis tahun 1930an dan 1940an, yang di Amerika Latin dirancang untuk memenangkan dukungan kaum borjuasi nasional. Sesungguhnya, sektor ini adalah yang paling diuntungkan dari anti-neoliberalisme. Mereka tak hanya diuntungkan oleh tarif tinggi untuk meminimalisir import, tapi juga oleh subsidi yang ditujukan untuk pengembangan industri. Maka secara relatif kesuksesan atau kegagalan pemerintahan kiri-tengah merupakan ukuran bagi potensi politik kaum borjuasi nasional "progresif", dan sesungguhnya membantu mengindikasikan apakah formasi kelas tersebut sebenarnya ada.

2. Lapangan Ujian bagi Strategi Kiri-Tengah

Castaneda menunjukkan bahwa walaupun kinerja elektoral kaum kiri secara keseluruhan sejak 1980an telah mengecewakan, strategi kiri-tengah mencatat kesuksesan elektoral yang dramatis: tiga kemenangan calon kandidat Concertacion di Chile (termasuk pimpinan sosialis Ricardo Lagos pada 2000), terpilihnya Rafael Caldera di Venezuela pada 1993; kemenangan Fernando de la Rua di Argentina pada 1999, dan terpilihnya Vicente Fox di Mexico pada 2000. Kini, paska perseteruan ekonomi dan politik dalam pemerintahan de la Rua yang berujung pada pengunduran-dirinya pada Desember 2001, dan pengunduran diri mendadak oleh Castaneda dari jabatan Menteri Luar Negeri setahun kemudian, dibutuhkan suatu evaluasi terhadap strategi itu.

Di Meksiko, Castaneda meyakinkan Fox untuk menerima strategi kiri-tengahnya sejak awal kampanye presiden. Sementara di satu sisi menolak usulan kaum Kiri untuk menggelar pemilihan awal (primaries) untuk menominasikan kandidat bersama, Fox menyerukan "aliansi warga" yang memotong spektrum-spektrum politik. Ini, akibatnya, berarti memposisikan diri sebagai pembela kepentingan rakyat dan menjauhkan diri dari kaum Kanan dengan menarik individu-individu Kiri ke dalam kubunya. Dalam kampanyenya, Fox menunjukkan penghormatan terhadap memori korban mahasiswa dalam pembantaian Olimpiade 1968. Ia juga berkunjung ke Kuba dan bersilaturahmi dengan Fidel. Seakan-akan peralihan sikap ini tidak cukup meyakinkan kaum Kiri tentang niat baiknya, Fox yang dikenal anti-buruh berikrar untuk mengakui otonomi terbatas bagi gerilyawan Zapatista dalam wilayah yang mereka kontrol, dan menelan sentimen anti-serikat-buruhnya dengan memuji gerakan serikat buruh independen Meksiko. Menyusul terpilihnya ia, Fox menawarkan dua hingga tiga jabatan kabinet penting kepada Partai Revolusioner Demokratik (PRD) yang mana Cardenas merupakan anggotanya, namun tawaran ini ditolak. Castaneda dengan sengit mengkritik PRD yang mencibir aliansi kiri-tengah, bahkan meskipun ia mengakui bahwa Fox tak hendak berpisah dengan "paradigma pasar yang berdefinisi luas, yang secara khusus tidak saya suka ... tapi harus saya terima" (Castaneda, 2001, 32).

Dengan kehadiran kaum kiri yang lemah dan tak terorganisir dalam kubu Fox dan komitmen neoliberal sang Presiden, kasus Meksiko dapat dipandang sebagai karikatur model kiri-tengah sebagaimana awalnya menjadi visi Castaneda. Di Argentina dan Chile, perimbangan kekuasaan antara kiri dan tengah cukup jelas dengan keduanya saling berkompetisi melalui persyaratan sama dalam pemilihan awal untuk memilih kandidat presiden. Dalam kedua negeri itu pemenang kontes tersebut meraih kemenangan dalam pemilihan presiden. Namun meskipun bersama-sama menyandang status sebagai mitra kunci dalam aliansi yang berhasil, kaum kiri di Argentina dan Chile gagal menekankan isu-isu yang berhubungan dengan kebijakan neoliberal, dan akibatnya kaum kiri kehilangan kredibilitasnya.

Di Argentina, front kiri FREPASO bersatu dengan Partai Radikal yang moderat pada Agustus 1997 untuk membentuk "Aliansi," yang hanya beberapa bulan kemudian menyapu pemilihan kongres. Partai Radikal dan FREPASO sepertinya memiliki banyak kesamaan. Mereka bersama-sama mengutuk korupsi dan pelanggaran otonomi yudisial oleh eksekutif dalam pemerintahan Carlos Menem. Mereka juga mengkritik hubungan khusus dengan Amerika Serikat yang dibina oleh Menem lewat mengorbankan rencana-rencana integrasi ekonomi dengan negeri-negeri tetangga Argentina. Sebagai tambahan, dalam beberapa tahun belakangan kedua organisasi politik tersebut menolak pendekatan terapi kejut (shock treatment) Menem dalam kebijakan ekonomi. Walau demikian, Aliansi segera mengumumkan dukungannya terhadap Rencana Konvertibilitas oleh Menem, yang berlaku sejak 1991, yang menjamin nilai tukar satu-satu dolar-peso, sehingga mendolarisasi ekonomi. Menolak konvertibilitas akan memicu pelarian mata uang peso, tapi mendukungnya akan membatasi potensi intervensi pemerintahan Aliansi mana pun. Presiden de la Rua, yang merupakan sayap konservatif Partai Radikal, bukan lah kandidat yang akan mengubah jalan neoliberal yang diinisiatifkan Menem. Dengan membandingkan kebijakan pengetatan yang dibela de la Rua dalam kampanye presidennya dengan kebijakan lebih populis yang diusung lawan utamanya, Washington Post bertepatan dengan Wall Street Jurnal dengan menggambarkan kemenangan elektoralnya sebagai "berita baik" (Washington Post, 1999, A-30).

FREPASO gagal memutuskan hubungan dengan kebijakan ekonomi de la Rua, bahkan ini tidak dilakukan ketika ia mengangkat pengusung standar neoliberalisme, Domingo Cavallo, sebagai Menteri Keuangan pada awal 2001. FREPASO memang melepaskan dua posisi Wakil Presiden, tapi atas dasar isu korupsi, bukannya kebijakan ekonomi. Dengan memperparah keadaan, wakil FREPASO lainnya bertahan di pemerintahan, sehingga meninggalkan kesan ke-inkoheren-an organisasional.

Di Chile, prospek untuk perubahan, setidaknya dalam front politik, terlihat lebih menjanjikan. Di sana, kaum Sosial dan Demokrat Kristen menyampingkan permusuhan lama untuk membentuk aliansi Concertacion, yang tak hanya menjadi ujung tombak perjuangan menurunkan Pinochet, tapi juga setelahnya memenangkan tiga pemilu presiden. Ricardo Lagos dari Partai Sosialis, setelah menderita kekalahan di tangan Eduardo Frei dari Partai Demokrat dalam pemilihan awal yang digelar pada 1993, meraih kemenangan pada Januari 2000. Namun yang mempersatukan Concertacion bukanlah anti-neoliberalisme atau kebijakan ekonomi secara umum, melainkan komitmen untuk membersihkan warisan politik Pinochet yang termuat dalam Konstitusi 1980, yang membengkokkan kekuasaan pengambilan keputusan untuk keuntungan kaum kanan. Begitu besarnya kehendak partai-partai Concertacion untuk meninggalkan masa lalu, sehingga mereka mencampurkan penghapusan sisa-sisa unsur yang tak demokratik dengan memaafkan dan melupakan kejahatan yang dilakukan pada masa Pinochet berkuasa. Maka, contohnya, Lagos tidak secara tegas mengkritik solidaritas Presiden Frei dengan Pinochet yang saat itu sedang dipenjara di Inggris, sehingga menunjukkan sikap yang, menurut kata-kata seorang analis politik, "berbolak-balik (oscillate) antara ambiguitas dan oportunisme" (Moulian, 1999, 17).

Masih harus dilihat apakah kaum Sosialis dan Demokrat Kristen memiliki cukup persamaan untuk mempertahankan koalisi, ketika Pinochet dan prerogatif (hak istimewa) Konstitusi 1980 menjadi bab yang ditutup dalam sejarah bangsa itu. Suatu sektor dalam Partai Sosialis yang menyerukan penolakan privatisasi yang diperintahkan Frei, menyalahkan aliansi karena memfasilitasi perkembangan elektoral kaum kanan dan bertanggung jawab terhadap hilangnya identitas kaum Kiri. Bahkan lebih signifikan lagi adalah pergeseran Partai Sosialis ke tengah dalam hal kebijakan ekonomi. Maka, contohnya, antusiasme Presiden Lagos terhadap tergabungnya Chile ke dalam NAFTA menutupi minatnya terhadap usulan Lula tentang integrasi Amerika Selatan yang bertujuan menegosiasikan hubungan komersial dengan Amerika Serikat dari posisi yang kuat. Kaum kiri Chile pada khususnya memandang kritis saran Lagos bahwa pajak nilai tambah (value added tax) yang lebih tinggi atau privatisasi akan mengkompensasikan menurunnya penghasilan akibat reduksi tarif yang diterapkan NAFTA.

Pendeknya, di mana aliansi kiri-tengah mencapai kekuasaan di Amerika Latin, tujuan-tujuan anti-neoliberal telah tersubordinasikan oleh tujuan lainnya, seperti perjuangan melawan korupsi, penerapan efektif program-program sosial, dan demokratisasi. Memang, para anggota koalisi yang Kiri sendiri menurunkan atau sama sekali meninggalkan anti-neoliberalisme dan berkonsentrasi pada tujuan-tujuan non-ekonomi ini. Maka (dalam contoh strategi kiri-tengah lainnya) Gerakan menuju Sosialisme (MAS) di Venezuela mendukung kandidat presiden Rafael Caldera pada 1993 sebagian besar karena ia membela anti-neoliberalisme, namun dua tahun menjabat presiden ia membalikkannya dan memeluk erat program neoliberal. MAS bukan hanya mempertahankan dukungannya terhadap pemerintahannya, tapi memasuki kabinetnya dan memainkan peran penting dalam formulasi legislasi ekonomi. Dalam hal serupa, ketika FREPASO di Argentina melepaskan posisi wapres dalam pemerintahan de la Rua, mereka melakukannya atas isu korupsi dan bukan atas perbedaan dalam kebijakan neoliberal. Pendeknya, bukannya memenangkan kaum tengah untuk secara terbuka mengambil posisi anti-neoliberal, aliansi kiri-tengah memberikan efek terbalik dengan mendomestifikasi komponen-komponen kiri dalam area kebijakan ekonomi.

Dalam beragam kasus yang didiskusikan di atas di mana aliansi kiri-tengah berkuasa, kaum kiri berada di belakang kaum tengah. Presiden De la Rua (Argentina), Patricio Aylwin (Chile), Eduardo Frei (Chile), Caldera (Venezuela) dan Fox (Meksiko) merupakan non-kiri yang bergantung pada dukungan kaum kiri dalam perlombaan yang relatif tipis. Peran kaum kiri yang tersubordinasi mengingatkan pada front kerakyatan dan pemerintahan "front kerakyatan yang diperluas" pada tahun 1930an dan 1940an yang mana Partai Komunis tidak disertakan dalam posisi-posisi kementerian yang penting. Saat itu, faksi-faksi kiri dalam gerakan Komunis berargumen bahwa tujuan jangka panjang dikorbankan untuk hal-hal persatuan yang terdiri dari reformasi-reformasi moderat (Trotsky, 1977)3. Kesalahan kaum kiri dalam mencapai posisi kepemimpinan teratas, khususnya dalam memformulasikan kebijakan ekonomi - dalam pemerintahan yang terinspirasikan oleh front kerakyatan dan strategi kiri-tengah Casteneda - terlihat kontras dengan Venezuela dan Brasil (saat terpilihnya Lula), yang pada 1998 dan 2002 memilih pemerintahan yang benar-benar anti-neoliberal dengan orientasi kiri. Lebih jauh lagi, sebagaimana halnya front kerakyatan mendapat kritik dari faksi-faksi kiri, keampuhan pendekatan kiri-tengah Casteneda juga dipertanyakan oleh Marta Harnecker, James Petras, dan lainnya yang mengedepankan strategi alternatif dengan menekankan muatan kiri anti-neoliberalisme, sebagaimana didiskusikan di bawah ini.

3. Strategi Kiri-Tengah: Penghindaran Ideologis dan Programatik

Dalam jangka pendek, strategi kiri-tengah terbukti instrumental dalam inisiatif konsolidasi demokratik di Amerika Latin. Turunnya Pinochet dari kekuasaan dan hal serupa terhadap PRI [A] di Mexico tidak akan terjadi bila mereka mengambil langkah lain. Tapi dalam jangka panjang, koalisi strategi Castaneda hanya memperparah masalah utama yang dihadapi demokrasi-demokrasi di Amerika Latin dalam era neoliberalisme: semakin kaburnya perbedaan ideologi dan programatik. Benar, Castaneda merancang serangkaian proposal inovatif yang anti neoliberal untuk Konsensus Buenos Aires dengan tujuan mengangkat polarisasi penting yang mempertentangkan kaum neo-liberal melawan anti-neoliberal. Kesalahan fatal pendekatan Castaneda, walau begitu, adalah bahwa partai-partai tengah yang ia upayakan untuk memihaknya tidak sedikitpun menuruti posisi anti-neoliberal yang jelas. Partai Demokratik Kristen di Chile, contohnya, secara historik mendorong program-program sosial termasuk legislasi perburuhan saat ini yang begitu ditentang oleh kaum kanan, namun mereka segera berhenti ketika harus memutuskan hubungan dengan orientasi ekonomi yang didirikan selama masa Pinochet. Partai Radikal Argentina juga gagal secara tegas berpisah dengan kebijakan ekonomi ortodoks, terlepas dari kritiknya terhadap pendekatan terapi kejut (shock therapy) Menem. Kebijakan ekonomi Vicente Fox bahkan lebih jauh dari kubu anti-neoliberal. Kaum kiri, dengan mendukung pemerintahan yang plin-plan, turut menciptakan kesinisan, keputus-asaan dan golput (Riquelme, 1999, 33) atau reaksi berlebihan dalam bentuk kelompok kiri garis keras yang dengan simplistik mengkategorikan semua aktor-aktor politik sebagai kawan atau lawan.

Tidak adanya definisi ideologis dan programatik yang jelas pada umumnya menjadi suatu tanggung jawab besar bagi demokrasi Amerika Latin yang masih "tak terkonsolidasi", dan pada khususnya merongrong upaya mendemokratiskan partai-partai politik. Kelemahan ini telah dibuktikan oleh pemilihan kandidat dalam partai-partai politik, yang menyediakan kesempatan untuk membicarakan perbedaan internal dan merangsang perdebatan internal di antara anggota. Anti-neoliberalisme menantikan definisinya yang tepat, dan pemilihan kandidat dalam partai mewakili area ideal untuk mencapai tujuan ini.

Ketika pada tahun 1980an partai-partai seperti MAS di Venezuela dan Partai Sosialis di Chile adalah di antara yang pertama menyelenggarakan pemilihan untuk menunjuk pengurus partai, dan kemudian "melegalkan" aliran-aliran opini internal, persaingan internal berpusat pada perbedaan ideologi. Dalam upayanya mewakili kandidat presiden dari MAS pada pemilu 1978 dan 1983, teoretikus Teodoro Petkoff berargumen bahwa ia berada dalam posisi lebih baik dibandingkan saingan utamanya - yang juga seorang sosialis tapi bukan anggota partai - untuk berkontribusi terhadap solidifikasi ideologi MAS (Ellner, 1988, 117)

Ideologi sangat memenuhi pikiran anggota MAS di semua tingkatan dan memang merupakan dasar dari diskusi internal partai. Terlepas dari kepeloporan MAS dalam reformasi demokrasi dalam partai, politik internal organisasi tersebut pada tahun 1990an sebagian besar tereduksi menjadi konflik personal tanpa perdebatan seputar isu-isu yang substantif. Akibatnya, partai tersebut kehilangan minat menyelenggarakan pemilihan awal untuk nominasi kandidat di semua tingkatan. Sejak awal kampanye presidensial Hugo Chavez pada 1998, para MASistas tidak siap merespon isu-isu substansial yang mengemuka. Luar biasanya, tidak satu pun pimpinan nasional MAS terlihat mendukung pencalonan Chavez sebagai presiden hingga kemudian tekanan dari bawah meyakinkan mereka untuk turut ikut barisan. Akibatnya, partai tersebut mengalami perpecahan jadi dua sebanyak dua kali (pada 1998 dan 2001) dan pada saat kedua kalinya tidak ada satu pun pimpinan nasional veteran MAS yang bergabung dengan kelompok pecahan yang pro-Chavez. Pengalaman ini mendemonstrasikan bahwa pemilihan awal dalam partai dan praktek demokrasi internal lainnya di tengah absennya perdebatan ideologi dan programatik hanya akan menjadi praktek dungu. Kegagalan partai-partai yang condong ke kiri seperti MAS untuk mengambil posisi yang jelas terhadap neoliberalisme - meskipun mereka mempelopori upaya-upaya demokratisasi internal - membuktikan tantangan khusus yang dihadapi kaum kiri dunia ketiga dalam memformulasikan model anti-neoliberal.

Argumen "menjalankan-sendiri" yang diusung Petkoff dan berpihak pada kejelasan ideologi dan programatik, dapat dipratekkan dalam anti-neoliberalisme Amerika Latin pada kurun waktu saat ini. Sebagian besar gerakan bersentimen anti-neoliberal, tapi tak memiliki kespesifikan dalam hal strategi dan tujuan. Mereka yang menentang pendekatan kiri-tengah Castaneda berargumen bahwa koalisi anti-neoliberal perlu untuk menjadi lebih anti-neoliberal, dan lebih selektif dalam menentukan siapa yang masuk, dibandingkan apa yang diadvokasikan oleh penulis Meksiko tersebut. Pendekatan semacam itu awalnya tidak begitu sukses dalam pemungutan suara dibandingkan strategi Castaneda yang berbuah di Chile, Venezuela (dengan terpilihnya Rafael Caldera pada 1993), dan Argentina. Tapi kegagalan aliansi kiri-tengah dalam menentang kebijakan ekonomi neoliberal, sebagaimana didiskusikan di atas, membuktikan perlunya pendekatan garis keras yang menghindari kompromi dalam isu-isu yang berhubungan dengan neoliberalisme. Hanya dalam bentuk inilah gerakan anti-neoliberal dapat mendemonstrasikan kepada para warga umumnya bahwa terdapat alternatif otentik terhadap neoliberalisme, selain model tersentralisir dan bertumpukan negara (statist) yang ditawarkan kaum kiri tradisional. Yang sama pentingnya adalah, kebijakan pembangunan aliansi yang lebih selektif akan mengharuskan kaum anti-neoliberal sendiri untuk menghasilkan strategi jangka-panjang dan mendefinisikan tujuan-tujuan mereka agar tak sekedar berupa sketsa-sketsa kasar.

ANTI-NEOLIBERALISME DAN ANTI-IMPERIALISME

1. Marta Harnecker vs. James Petras

Kaum kiri yang mengkritik bahwa aliansi kiri-tengah secara bias memihak kaum tengah berargumen bahwa perjuangan anti-neoliberal merupakan hal kunci dalam agenda politik dan tak dapat dicairkan demi memenangkan pemilu. Anti-neoliberal garis keras dibagi menjadi dua aliran. Satu, yang teoretikus terdepannya adalah seseorang yang sejak lama menjadi warga Kuba, Marta Harnecker, mengusulkan pengonsentrasian upaya-upaya perjuangan melawan neoliberalisme hingga keadaan internasional bergeser untuk keuntungan kekuatan-kekuatan kerakyatan. Posisi kedua, dibela oleh James Petras, bersikap lebih optimis dalam mengombinasikan anti-neoliberalisme dengan perjuangan-perjuangan yang lebih berjangkauan luas seperti anti-imperialisme dan anti-kapitalisme.

Posisi Harnecker pada awalnya diformulasikan oleh pimpinan Sandinista dalam Forum Sao Paulo pada 1990 di awal kekalahan elektoral mereka di Nikaragua dan terjadinya berbagai gangguan dalam blok sosialis Eropa Timur. Para Sandinista berargumen bahwa "menutupnya siklus revolusi-revolusi anti-imperialis" memaksa kaum kiri untuk berkonsentrasi pada tujuan moderat berupa anti-neoliberalisme. Harnecker mengingat ketika para Sandinista pertama kali mempresentesikan tesis ini "kami semua tergetar ... tapi itu kini diterima oleh semakin banyak kaum kiri ... yang memahami sulitnya menang dalam periode ultrakonservatif ini" (Harnecker, 1999, 65). Harnecker menambahkan bahwa posisi dominan yang dinikmati oleh kekuatan konservatif pada tingkat internasional menutup kemungkinan bagi kemenangan kaum kiri melalui perjuangan bersenjata, seperti yang sedang dijalankan di Kolumbia.

Harnecker mengusulkan kepada kaum kiri Amerika Latin untuk mengutamakan kontes-kontes elektoral lokal, sementara itu ia menolak argumen para "ultra-kiri" bahwa kontrol terhadap pemerintahan kotapraja dan negara-bagian sama saja dengan "mengurusi kapitalisme." Harnecker menganggap pertempuran-pertempuran ini sebagai bagian dari perjuangan anti-neoliberal dan suatu kesempatan bagi kaum kiri untuk mendemonstrasikan kemungkinan alternatif terhadap neoliberalisme (NACLA, 1995). Secara spesifik, walikota dan gubernur yang berhaluan kiri sangatlah ideal untuk mereorganisir struktur-struktur publik agar mencapai efisiensi (slogan neoliberal) dan pada saat yang sama menghindari PHK massal yang diasosiasikan sebagai neoliberalisme dengan mensponsori program-program pelatihan kembali (retraining programs). Harnecker menambahkan bahwa pencapaian dua tujuan ini ketika berkuasa disulitkan oleh partai-partai kiri yang melancarkan tekanan dalam menuntut lapangan pekerjaan, sementara melupakan keharusan-keharusan efisiensi (Harnecker, 1995, 69-117).

Kaum kiri telah berhasil menang dalam pemilihan di berbagai ibukota dan kota penting di El Salvador, Nikaragua, Venezuela, Meksiko, Brasil dan Uruguay tanpa bergantung pada pendekatan kiri-tengah Castaneda. Di negeri-negeri ini kaum kiri tak mengikutsertakan kaum tengah dengan meniru aliansi-aliansi antar partai kiri (seperti kasus Front Lebar di Uruguay dan Front Farabundo Marti di El Salvador) dengan menyatukan diri dalam bentuk suatu "front". Harnecker tidak melarang aliansi-aliansi yang menyertakan kaum non-kiri dan justru mengkritik kaum "ultra kiri" karena mengusir mereka (kaum non-kiri, pen.). Contoh terdepan formasi aliansi yang sukses sebagaimana digarisbawahi oleh Harnecker adalah persetujuan yang dicapai di Brasil pada 2002 yang mana Partai Pekerja yang berhaluan kiri memilih partai di sisi kanannya sebagai mitra junior.

Penulis kiri veteran James Petras, membela strategi lain yang mana perjuangan anti-neoliberal membangkitkan formulasi tuntutan dan slogan anti-imperialis dan bahkan anti-kapitalis. Petras menunjukkan bahwa akibat dari proses ini, "perjuangan [di Amerika Latin] tidak hanya meningkat secara kuantitas tapi juga semakin teradikalisir" dan telah "sekali lagi menempatkan sosialisme dalam agenda" (Petras, 2003; Petras, 2002b). Dinamika radikalisasi yang melampaui anti-neoliberalisme ini mengingatkan kita pada karya Trotsky Program Transisional untuk Revolusi Sosialis, yang mengusulkan suatu program minimum yang berfungsi sebagai "jembatan antara tuntutan saat ini dan program-program sosialis dalam revolusi." Dalam karya yang sama, Trotsky menyerang Komintern karena memisahkan program-program minimum dan maksimum dan menggunakan kata sosialisme "hanya untuk menguliahi pada hari libur" (Trotsky, 1974). Kritik Trotsky yang kiri menyerupai kritikan kubu Petras terhadap formulasi Harnecker yang mengesampingkan tujuan-tujuan jangka panjang untuk memprioritaskan tujuan-tujuan anti-neoliberal.

Dalam menekankan tujuan-tujuan yang lebih kiri, Petras mengklaim bahwa gerakan sosial radikal yang tumbuh subur di Amerika Latin (terutama di pedesaan dalam negeri-negeri seperti Meksiko, Colombia, Brasil dan Bolivia), sejalan dengan beberapa partai-partai politik penting seperti Movimiento al Socialismo di Bolivia (dipimpin oleh Evo Morales), telah bergerak ke arah anti-imperialis (Petras, 1999, 13-57; Veltmeyer dan Petras, 2000, 115-121). Proses radikalisasi ini merupakan respon terhadap militerisasi kebijakan luar negeri AS, yang manifestasi terpentingnya di Amerika Latin adalah "Plan Colombia" berupa intervensi militer untuk memerangi gerakan gerilya negeri itu dan lalu-lintas obat terlarang. Namun, Petras menunjukkan bahwa ofensif baru Washington juga telah menekan partai-partai kiri yang besar, seperti Partai Pekerja di Brasil dan Sandinista di Nikaragua, untuk mengadopsi posisi yang lebih moderat (Petras, 2002b).

Petras meyakini bahwa "perang permanen" adalah hasil logis dari kebijakan luar negeri Bush, yang bertentangan dengan pemikiran neoliberal. Ia menyebut model Bush sebagai "Keynesianisme militer" di mana intervensi militer di luar negeri dan intervensi negara dalam ekonomi domestik telah menggantikan model neoliberal berupa kebijakan pasar bebas dan formula-formula yang ditekankan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Menurut Petras, negara di bawah Bush sesungguhnya secara rutin bentrok dengan sektor swasta. Garis pemikiran Petras memiliki implikasi yang mengurangi relevansi slogan-slogan anti-neoliberal Harnecker, sementara menjadikan panji-panji anti-imperialis semakin cocok bagi negeri-negeri dunia ketiga.

2. Pemerintahan Chavez dan Lula dan Isu-Isu Kelas

Berkuasanya Chavez dan Lula bertentangan dengan strategi yang diajukan oleh Castaneda, yang mana kaum tengah diberikan peran memimpin dalam koalisi pemerintahan. Kedua presiden tersebut menyerang naoliberalisme dan menerapkan kebijakan ekonomi alternatif. Namun demikian, perbedaan utama antara keduanya dalam strategi politik dan kekuatan sosial yang menopang gerakannya memiliki implikasi penting bagi pendekatan yang dirancang oleh Harnecker dan Petras. Secara spesifik, peranan kaum "borjuasi nasional," kelas pekerja dan sektor-sektor terpinggirkan secara radikal berbeda dalam dua negeri tersebut. Baik Harnecker maupun Petras belum pernah memeriksa dengan cermat efek dan implikasi faktor-faktor kelas ini.

Berbeda dengan Chavez, Lula bertumpu pada dukungan solid organisasi kelas pekerja. Sejak pendiriannya pada 1983, federasi buruh utama di Brasil, Sentral Pekerja Sole (CUT), telah memiliki hubungan erat dengan Partai Pekerja-nya Lula. Dalam hal-hal mendasar, aliansi kelas dalam gerakan Lula juga berbeda dengan kasus Venezuela. Pada pemilu presiden 2002, Lula memilih wakil presidennya dengan menunjuk Jose Alencar, yang dipandang oleh Partai Pekerja sebagai industrialis progresif, dengan begitu menjamin dukungan kaum "borjuasi nasional."

Pemerintahan Lula mengedepankan suatu "pakta sosial" yang melibatkan kaum "borjuasi nasional" dan kelas pekerja terorganisir di Brasil. Karena batasan-batasan dari dalam (built-in) terhadap aliansi maupun kemungkinan nyata berbagai tujuannya, arah pemerintahan Lula lebih dapat diprediksi dan sepertinya akan lebih moderat dibandingkan Chavez. Maka, contohnya, Lula menerima masuk ke dalam Wilayah Perdagangan Bebas di Amerika (walaupun kesepakatannya ditolak oleh 10 juta rakyat Brasil dalam suatu referendum yang disponsori masyarakat sipil), tapi ia mendesakkan modifikasi dan negosiasi tertentu untuk memaksa Amerika Serikat mengangkat pembatasan terhadap import pertanian. Posisi ini mencerminkan prioritas kelas bisnis Brasil, yang mendukung promosi ekspor maupun investasi luar negeri menurut persyaratan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Proposal alternatif yang murni bagi penyatuan Amerika Latin untuk menstimulasi industrialisasi yang di kemudian hari nanti berkompetisi secara komersial dengan Amerika Serikat (sebagaimana diusulkan oleh Chavez), menyarankan suatu pendekatan yang berpusat pada negara. Kepentingan bisnis Brasil, seperti rekan-rekan mereka lainnya di Amerika Latin, memandang model ini diinspirasikan oleh kaum kiri, tak realistik dan bertentangan dengan keharusan globalisasi.

Petras memandang pakta antara Partai Pekerja dengan Partai Liberal-nya Alencar sebagai tanda bahwa Lula semakin meninggalkan tujuan-tujuan progresif. Ia memprediksikan bahwa Lula akan harus memilih antara kebijakan anti-kerakyatan oleh Partai Liberal, di satu pihak, dan tuntutan kerakyatan dari jajaran bawah partainya dan kelompok-kelompok sosial (seperti Gerakan Tak Bertanah) yang telah mulai menjaga jarak dengan pemerintahan, di pihak lain. Pernyataan ini kontras dengan pendapat Harnecker (2002a, 8-9), yang mengklaim bahwa Lula dan Chavez mewakili "front anti-neoliberal" terpenting di dunia (walaupun ia mengakui bahwa Venezuela, tidak seperti Brasil, sedang menjalani suatu "proses revolusioner").

Yang implisit dalam kritikan Petras terhadap keputusan Lula memilih Alencar, adalah penolakan terhadap tesis potensi progresif kaum industrialis dan sektor-sektor "borjuasi nasional" lainnya di negeri-negeri dunia ketiga. Beberapa penulis kiri berkeyakinan bahwa sektor independen semacam itu tak pernah ada, sementara lainnya berpendapat bahwa itu telah tersingkirkan dalam era globalisasi ketika modal internasional semakin merajalela (Robinson, 1996). Dalam mempertahankan posisinya, Petras (tak seperti Harnecker) mengabaikan reputasi usahawan kaum industrialis Brasil, dan kegigihan mereka di hadapan tantangan-tantangan yang diakibatkan oleh globalisasi.

Secara kelas, akibat kebijakan tersebut jauh lebih problematik dalam kasus Venezuela. Basis sosial pemerintahan Chavez merupakan pekerja ekonomi informal yang terpinggirkan, yang tak punya jaminan sosial, jaminan legislasi perburuhan, pembayaran phk dan mediator nasional. Integrasi sektor-sektor ini ke dalam kehidupan ekonomi dan politik negeri itu mengakibatkan perubahan ekonomi dan politik yang berjangkauan luas. Sesungguhnya, baik kalangan analis politik maupun aktivis belum memberikan perhatian cukup terhadap kelas-kelas yang terpinggirkan, tidak demikian halnya dengan kelas pekerja terorganisir (Ellner, 2003, 161-162), dan dengan demikian solusi struktural terhadap permasalahan mereka belum terdefinisi dengan jelas. Longgarnya struktur internal Gerakan Republik Kelima (MVR) Chavez dan tiadanya disiplin maupun pengalaman organisasional para anggota yang berasal dari kelas terpinggirkan, yang merupakan mayoritas pengikut Chavez, semakin menambah ambiguitas ini. Sifat-sifat "sui generis" [B] (Harnecker, 2003) dari gerakan Chavista sejak pendiriannya pada 1982 membuat arahnya di masa depan semakin tak pasti.

Faktor kelas yang kedua berkontribusi terhadap ketakpastian prediksi dan desakan radikal fenomena Chavez: oposisi agresif dari sektor swasta Venezuela. Beberapa Chavistas yakin bahwa ketergantungan historik kaum kapitalis Venezuela terhadap negara (yang semakin diintensifkan dengan sistem penjualan dolar bernilai tukar spesial secara diskresioner [pilih kasih, pen.] yang diterapkan pada 2003) akan memaksa kepentingan bisnis untuk mengubah pendirian mereka dan mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Mereka menambahkan bahwa ekonomi Venezuela seluruhnya berdasarkan pada industri minyak yang dijalankan negara, dengan demikian pemerintah berada di atas angin (Escarra, 2003).4. Berbagai anggota koalisi yang berkuasa - seperti Partai Patria Para Todo (PPT) - mengadvokasikan perlakuan khusus terhadap kapitalis nasional untuk menghentikan ketergantungan ekonomi negeri itu terhadap modal asing. Walau demikian, tidak dapat dikesampingkan kemungkinan bahwa konfrontasi pemerintah-bisnis akan melepaskan suatu proses radikal berupa pengambilalihan industri oleh negara atau buruh, meskipun aksi-aksi demikian tidak ditemukan dalam doktrin-doktrin Chavista. Selama pemogokan umum sepanjang dua bulan yang dipimpin kaum bisnis pada 2002-2003, pemerintah mengambil langkah menyita komoditas kebutuhan dasar yang disembunyikan oleh para industrialis dan mengancam akan menduduki pabrik untuk menjamin produksi.

Harnecker dan Petras berbeda dalam menilai pemerintahan Chavez, namun keduanya tidak mengangkat tentang situasi genting di Venezuela akibat peran borjuasi dan kelas terpinggirkan, seperti didiskusikan di atas. Sejalan dengan posisinya tentang kelemahan kaum kiri pada tahap saat ini, Harnecker membenarkan konsesi Chavez terhadap Amerika Serikat, seperti kerelaannya untuk tetap membayar hutang luar negeri dan menjamin pasokan minyak secara tetap. Petras, di sisi lain, menyebut Chavez sebagai seorang "nasionalis" dalam kebijakan luar negeri namun "populis" dalam hal-hal dalam negeri, dan memandang kebijakan ekonominya, seperti penolakannya terhadap penghapusan privatisasi, sebagai pada dasarnya berorientasi pasar-bebas.

Petras (maupun Harnecker) dengan akurat menekankan bahwa formulasi ideologis Chavez, yang sebagian besar didasarkan pada pemikiran pemimpin kemerdekaan Simon Bolivar, tidaklah jelas dan tak memiliki kritik komprehensif terhadap kapitalisme. Walau demikian, dengan menekankan komitmen ideologi dan doktrin, Petras menomorduakan dinamika populisme, maupun beberapa karakteristik kelas tertentu, yang efeknya susah diprediksi tapi bisa jadi kondusif bagi proses radikalisasi5. Lagi pula, anggota kelas terpinggirkan yang menjadi tulang punggung gerakan Chavez secara khusus dirugikan oleh globalisasi; dengan ketakmampuan historik mereka dalam membangun organisasi yang mendefinisikan aspirasi mereka, pilihan politik mereka lebih susah diprediksi dibandingkan kelas pekerja. Walau demikian, potensi mereka dalam melakukan aksi yang independen adalah lebih besar dibandingkan setengah abad lalu, ketika sosiologis umumnya menggambarkan mereka sebagai kaum migran pendatang baru dari pedesaan yang mudah terbius oleh daya tarik politikus demagogis (Germani, 1963). Selain itu, peran borjuasi Venezuela juga merupakan subyek perdebatan. Hingga kini, oposisi kerasnya terhadap Chavez tampaknya akan membuat pemerintahannya tak memiliki alternatif lain selain bergerak ke arah anti-kapitalis. Namun, lemahnya sektor bisnis Venezuela dan ketergantungannya yang telah lama kepada negara, bisa saja memungkinkan jalan kompromi, sebagaimana diadvokasikan oleh sekutu PPT Chavez.

Populisme sayap kiri Chavez mungkin menyerupai fenomena revolusi Kuba setelah 1959, ketika pimpinan Movimiento 26 de Julio, bergerak menuju sosialisme bukan karena mereka memeluk slogan-slogan atau tujuan sosialis, tapi sebagai reaksi terhadap permusuhan bebal lawan-lawan mereka. Ketika pimpinan buruh Chavista menyerukan kepada pemerintah untuk mengeluarkan dekrit yang memberikan hak kepada pekerja untuk menduduki perusahaan yang ikut aksi "insureksional" penutupan-pabrik pada Desember 2002 - Januari 2003, mereka dimotivasikan bukan oleh komitmen sosialis melainkan naluri untuk bertahan. Rangkaian kejadian ini, bila berujung pada arah anti-kapitalis, pastinya akan berbeda dari strategi "program transisional" Trotsky yang mana tujuan-tujuan jangka pendek yang telah ditentukan dengan baik dirancang untuk mengarah pada tujuan-tujuan jangka panjang yang telah ditentukan dengan baik. Mereka yang mengkritik Chavez karena ambiguitas doktrinnya luput melihat kenyataan bahwa di era globalisasi, anti-neoliberalisme (tak lagi memiliki panji-panji kiri tradisional seperti nasionalisasi) telah gagal mengembangkan strategi, slogan, dan tujuannya di mana-mana, suatu kelemahan yang merupakan tantangan besar bagi kaum kiri dunia ketiga.

Pendeknya, baik Harnecker maupun Petras menentang dominasi kaum tengah dalam gerakan anti-neoliberal, sebagaimana dikedepankan oleh Castaneda. Harnecker mempertahankan aliansi dengan kaum tengah asalkan kaum kiri menempati posisi pimpinan. Dengan kontras, Petras menolak semua jenis aliansi macam ini dan kemudian memprediksikan bahwa Partai Liberal Brasil yang berhaluan tengah akan pada akhirnya menentukan arah pemerintahaan Lula. Dalam kasus Venezuela, tidak muncul aliansi kiri-tengah semacam itu dan kedua penulis tersebut lebih optimistik dalam evaluasinya. Harnecker membenarkan kehati-hatian Chavez dalam beberapa permasalahan kunci tertentu sebagai suatu respon yang diharuskan oleh kondisi dunia yang tak menguntungkan, sementara Petras menggarisbawahi gebrakan anti-imperialis kebijakan luar negeri Venezuela.

KOMENTAR PENUTUP: KONDISI-KONDISI OBYEKTIF-SUBYEKTIF DAN TIGA STRATEGI ANTI-NEOLIBERALISME

Landasan dari tiga pendekatan anti-neoliberal yang didiskusikan dalam artikel ini merupakan perbedaan pembacaan kondisi obyektif bagi perubahan berjangkauan-luas di Amerika Latin dan dunia. Analisa Castaneda berpusat pada globalisasi. Strategi aliansi kiri-tengahnya yang moderat merupakan hasil logis dari argumennya bahwa kekuatan globalisasi mengekang aktor-aktor nasional dan dengan terkait cenderung menomorduakan perjuangan kerakyatan. Dalam Utopia Tak Bersenjata Castaneda menyerukan kaum kiri untuk menerima globalisasi dan hasil sampingannya (seperti pengawasan internasional terhadap hak asasi manusia dan pemilu dan integrasi ekonomi regional) untuk alasan-alasan pragmatik dan sebagai landasan bagi pembangunan-bangsa (nation-building) dan pembangunan ekonomi. (Castaneda, 1993, 394-305). Walau demikian, seperti halnya partai-partai sosial demokrat di Eropa, penerimaannya terhadap logika globalisasi mengakibatkan semakin banyaknya konsesi dan kompromi dengan neoliberalisme, yang membuka jalan bagi masuknya ia ke dalam pemerintahan Vicente Fox.

Harnecker beropini bahwa kaum kiri sedang berposisi defensif, tapi untuk alasan yang berbeda, yakni absennya blok sosialis setelah 1991. Ia mengakui bahwa globalisasi telah melemahkan posisi negara berkembang dan gerakan kerakyatan, tapi tidak melihat tendensi ini sebagai sesuatu yang tak dapat dibalikkan. Ia menambahkan bahwa, di hadapan globalisasi kapital, penyatuan negara-negara dunia ketiga merupakan langkah pertama yang sangat diperlukan sebelum memperdalam proses perubahan yang berjangkauan luas. (Harncker, 2003.a)

Tesis Castaneda tentang kemendesakan globalisasi dan tesis Harnecker tentang keruntuhan Soviet membenarkan moderasi tujuan-tujuan kiri, tapi keduanya memiliki implikasi yang berbeda. Struktur dunia yang diletakkan oleh globalisasi, dan yang membentuk pendekatan Castaneda, lebih berlangsung-lama dan mencakup-segala dibandingkan faktor-faktor politik yang diangkat oleh Harnecker, yang strategi anti-neoliberalnya dengan begitu lebih siap tempur dan condong ke kiri dibandingkan Castaneda (Harnecker, 2002b).

Perayaan Petras terhadap perjuangan akar-rumput dan kritiknya terhadap konsep globalisasi menempatkannya pada ujung lain yang berkebalikan dengan strategi defensif Castaneda dan Harnecker. Petras mempermasalahkan kecenderungan paradigma globalisasi yang memandang bahwa aktor-aktor nasional terkurung oleh hubungan-hubungan yang dipaksakan secara internasional dan hanya menyediakan pilihan yang terbatas (Ellner, 2002, 78). Jauh dari karakterisasi hubungan negara berkembang yang harmonis, sebagaimana dilakukan oleh berbagai penulis globalisasi, Petras menekankan persaingan antar-imperialis, yang menurut klaimnya semakin intensif sejak 11 September 2001. Sebagai tambahan terhadap faktor-faktor obyektif, Petras mempermasalahkan penulis tentang globalisasi yang menomorduakan perjuangan sosial dan melarutkan isu kelas secara total (Petras dan Veltmeyer, 2001, 78). Dalam berargumen bahwa kondisi subyektif telah matang untuk menghasilkan perubahan radikal di Amerika Latin, Petras berkebalikan dengan kecenderungan lain dari para penulis tentang globalisasi: menghapus faktor-faktor subyektif sebagai tidak relevan dalam hal keniscayaan munculnya struktur-struktur yang dibawa oleh globalisasi.

Pandangan anti-determinis Petras digunakan secara ekstrim oleh penulis lain yang menentang strategi defensif Castaneda dan Harnecker. Aktivis kiri Venezuela Toby Valderrama, contohnya, mempertanyakan argumen Harnecker bahwa kaum kiri perlu menunda perubahan berjangkauan luas karena tak adanya dukungan internasional dengan mengatakan: "Tak ada revolusi - dan ini adalah hukum - yang terjadi atas inisiatif kaum revolusioner dalam kondisi-kondisi yang menguntungkan; sebaliknya, mereka selalu bertindak [dalam situasi ini] di hadapan kondisi yang genting." Valderrama menekankan bahwa upaya Fidel Castro merebut kekuasaan pada 26 Juli 1953 berlangsung dalam kondisi yang tak diduga, tapi kemenangan revolusi itu (sebagaimana ditekankan oleh Che Guevara) mematahkan anggapan yang dipegang oleh kaum Komunis Ortodox tentang ketidakmungkinan terjadinya revolusi hanya 90 mil dari pantai AS (Valderrama, 2002). Argumen Velderama yang penuh kepeloporan memang dapat juga diterapkan ke dalam kudeta yang dilancarkan Hugo Chavez pada 4 Februari 1992.

Pendeknya, Petras dan lainnya yang mengangkat kemungkinan perubahan berjangka luas dalam kurun waktu saat ini menekankan pentingnya faktor-faktor subyektif per se, dan optimis dalam penilaian mereka terhadap kondisi-kondisi ini. Pada ujung lainnya, Castaneda mengecilkan efektifitas gerakan sosial (sebagaimana dilakukannya saat pemberontakan Zapatista pada 1994) dan sebaliknya mendukung negosiasi dari atas, suatu pendekatan yang dapat dikalahkan oleh gerakan sosial yang militan dan mandiri. Harnecker menempati bagian tengah dari spektrum optimis-pesimis. Di satu pihak ia memandang kondisinya belum matang untuk mengadopsi strategi anti-imperialis. Di lain pihak, ia memandang kaum kiri cukup kuat untuk memainkan peran dominan dalam aliansi anti-neoliberal dengan kelompok di sisi kanannya.

Peristiwa belakangan ini yang didiskusikan dalam artikel ini membantu dalam menilai keampuhan tiga strategi ini. Maka, kegagalan politik kaum kiri di Argentina di bawah de la Rua, dan kegagalan pemerintahan Fox, Caldera dan (dalam tingkat lebih rendah) Lagos dalam mengikuti haluan anti-neoliberal, menempatkan keraguan pada keefektifan pendekatan Castaneda. Selain itu, kebijakan luar negeri Bush mengungkap kebohongan klaim bahwa Amerika Serikat telah membalikkan badannya dari masa lalu yang imperialistik demi mempertahankan tatanan 'global' yang megah. Perkembangan ini dapat mengindikasikan bahwa proklamasi pimpinan Sandinista tentang keakhiran revolusi anti-imperialis, yang mempengaruhi formulasi strategi anti-neoliberal Harnecker, mungkin - paling sedikitnya - masih prematur.

Terakhir, fenomena Chavez dan Lula menunjukkan keuntungan dan bahkan kebutuhan aliansi dengan organisasi-organisasi yang mewakili kaum non-kiri - setidaknya dalam tahap awal - bertentangan dengan pendekatan Petras. Dalam kasus Venezuela, kaum non-kiri yang mendukung Chavez (MAS dan pengikut Luis Miquilena) dengan begitu saja meninggalkan koalisi pemerintahan menjelang kudeta April 2002. Walau begitu, naiknya Chavez ke kekuasaan mungkin tidak akan terjadi sedari awalnya - mungkin pula konstitusi Chavista 1999 tidak akan tersebar luas - kalau tidak tanpa dukungan dan partisipasi kaum non-kiri pada saat itu. Serupa dengan itu, kesepakatan elektoral Lula dengan Partai Liberal, yang mengakibatkannya memeluk reformasi pasar bebas, mungkin bukanlah suatu "penggadaian," sebagaimana diklaim oleh Petras. Aliansi antara Lula dan Presiden Nestor Kirchner dari Argentina (kemudian turut bergabung juga Alan Garcia dari Peru) mungkin memberikan suatu arena bagi formulasi posisi anti-neoliberal yang akan mengurangi tekanan terhadap Venezuela Chavez. Pendirian-pendirian ini dapat menyertakan negosiasi kolektif bagi hutang luar negeri dan kesepakatan tarif Amerika Selatan menjelang pembentukan FTAA. Maka penolakan Petras terhadap dukungan organisasional kaum non-kiri - seperti posisi Trotsky yang mendahuluinya - melucuti kaum kiri dari sekutu-sekutunya, yang - meskipun tidak begitu dapat dipercaya untuk mencapai tujuan jangka panjang - berguna bagi perjuangan melawan neoliberalisme.***

Apartado 485
Barcelona, Anzoategui
Venezuela
esteve73@cantv.net

----------------

Catatan Penerjemah

[A] PRI:Partido Revolucionario Institucional (Partai Revolusioner Institusional) merupakan partai politik terbesar di Mexico yang berkuasa selama 71 tahun hingga tahun 2000, ketika Vicente Fox dari PAN (Partido Accion Nacional - Partai Aksi Nasional) yang berhaluan tengah memenangkan kursi kepresidenan. PRI secara nominal adalah sosial demokrat dan anggota dari Sosialis Internasional, namun haluannya adalah kanan-tengah. Pada paruh akhir 1980an PRI mengalami perpecahan dengan sayap kirinya yang dipimpin oleh Cuauhtemoc Cardenas. Pada tahun 1989, Cuauhtemoc Cardenas, beberapa individu kiri pecahan PRI dan sejumlah partai kiri lainnya membentuk partai berhaluan kiri terbesar di Meksiko, PRD (Partido de la Revolucion Democratica - Partai Revolusi Demokratik).

[B] sui generis: unik

Catatan Penulis
Penulis berterimakasih pada Miguel Tinker Salas untuk komentarnya.

1Kaum kiri memang telah meninggalkan pembelaan terhadap model yang bertumpukan kekuasaan negara (statist) yang diasosiasikan dengan revolusi Kuba, dan dengan demikian menekankan pentingnya koperasi pekerja dan usaha-usaha berskala kecil dan menengah dalam sektor swasta-sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Chavez.

2Tuntutan agar pemilik baru perusahaan yang diprivatisasi menerima tanggung jawab membersihkan kerusakan ekologis yang diwarisinya, dikenal sebagai "hutang lingkungan hidup," adalah satu contoh slogan yang dapat diangkat secara universal. Lainnya adalah pembayaran "hutang sosial," yang termasuk kompensasi bagi penyakit dan cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, yang asal muasalnya lebih awal dari privatisasi. Pemerintah tuan rumah dapat juga memformulasikan persyaratan mengenai jaminan pekerjaan, tujuan produksi perusahaan, integrasi perusahaan ke dalam ekonomi nasional, dan tekanan perekrutan terhadap tenaga kerja lokal (Ellner, 1999, 130-136).

3Faksi "sayap-kiri" dalam Partai-partai Komunis yang muncul di Venezuela dan negeri Amerika Latin lainnya selama Perang Dunia II mengritik kegagalan organisasinya dalam memainkan peran yang lebih tegas dalam aliansi-aliansi ini (Ellner, 1981, 54-60)

4Beberapa penulis pro-neoliberal menilai kegagalan neoliberalisme di Venezuela bersumber dari kuatnya kepentingan bisnis yang bergantung pada negara (Naim, 1993). Juru bicara AS memang telah mengkambinghitamkan elit lokal di seluruh benua tersebut atas hasil "Konsensus Washington" yang mengecewakan (Tabb, 2003, 28).

5Ernesto Laclau (1977) berargumen bahwa dalam kurun waktu yang kritis ini gerakan populis terbebaskan dari kekangan dan dapat bergerak ke arah kiri yang jauh melampaui tujuan dan komitmen awal mereka.

REFERENSI

Castañeda, Jorge. 1993. Utopia Unarmed: The Latin American Left after the Cold War. New York: Knopf.
———. 1996. “La izquierda en ascuas y en ciernes.” Nueva Sociedad, 141 (January–February), 19–33.
———. 2001. “Mexico: Permuting Power.” (Interview.) New Left Review, 7 (January–February), 17–41.
Ellner, Steve. 1981. “Factionalism in the Venezuelan Communist Movement, 1936–1948.” Science & Society, 45:1 (Spring), 52–70.
———. 1988. Venezuela’s Movimiento al Socialismo: From Guerrilla Defeat to Innovative Politics. Durham, North Carolina: Duke University Press.
———. 1999. “The Impact of Privatization on Labor in Venezuela: Radical Reorganization or Moderate Adjustment?” Political Power and Social Theory, 13:109–145.
———. 2002. “The Tenuous Credentials of Latin American Democracy in the Age of Neoliberalism.” Rethinking Marxism, 14:3 (October), 76–93.
———. 2003. “The Contrasting Variants of the Populism of Hugo Chávez and Alberto Fujimori.” Journal of Latin American Studies, 35:1 (February), 139–162.
Escarrá, Carlos. (Adviser to President Hugo Chávez.) 2003. Personal interview, Puerto Píritu, Venezuela, February 23.
Germani, Gino. 1963. Política y sociedad en una época de transición. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Harnecker, Marta. 1995. Haciendo camino al andar. Second edition. Santiago Chile:LOM/MEPLA.
———. 1999. Haciendo posible lo imposible: la izquierda en el umbral del siglo XXI. Mexico:Siglo XXI.
———. 2002a. Hugo Chávez Frías: Un hombre, un pueblo. Havana, Cuba.
———. 2002b. Sin tierra: construyendo movimiento social. Madrid, Spain: Siglo XXI.
———. 2003a. Personal interview. Caracas, August 6.
———. 2003b. “Venezuela: una revolución sui géneris.” Paper presented at Third World Social Forum held in Porto Alegre, Brazil, January 24.
Laclau, Ernesto. 1977. Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism, Fascism and Populism. London: Verso.
Moulian, Tomás. 1999. “The Arrest and Its Aftermath.” NACLA: Report on the Americas, 32:6 (May–June), 12–17.
Naím, Moisés. 1993. Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela’s Economic Reforms. Washington, D. C.: Carnegie Endowment.
North American Congress on Latin America (NACLA). 1995. Special Issue: “Introduction to Hope: The Left in Local Politics.” NACLA: Report on the Americas, 29:1 (July–August).
O’Donnell, Guillermo. 1994. “Delegative Democracy.” Journal of Democracy, 5:1 (January), 55–69.
Oxhorn, Philip D., and Graciela Ducatenzeiler, eds. 1998. What Kind of Democracy? What Kind of Market? Latin America in the Age of Neoliberalism.University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
Petras, James. 1999. The Left Strikes Back: Class Conflict in Latin America in the Age of Neoliberalism. Boulder, Colorado: Westview.
———. 2002a. “The Myth of the Third Scientific–Technological Revolution in the Era of Neo-Mercantilist Empires.” Latin American Perspectives, 29:6 (November): 44–58.
———. 2002b. “U. S. Offensive in Latin America: Coups, Retreats, and Radicalization.” Monthly Review, 54:1 (May).
———. 2003. “Lo que empezó como un movimiento antiglobalización, ahora está incluyendo la lucha anticapital, antiimperialista y antiguerrerista.” Interview by Alina Perera Robbio, in Juventud Rebelde (Cuba), February 2. www.rebelion.org.
Petras, James, and Henry Veltmeyer. 2001. Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century. London: Zed Press.
Riquelme, Alfredo. 1999. “Voting for Nobody in Chile’s New Democracy.” NACLA: Report on the Americas, 32:6 (May–June), 31–33.
Robinson, William I. 1996. Promoting Polyarchy: Globalization, U. S. Intervention, and Hegemony. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Tabb, William K. 2003. “After Neoliberalism?” Monthly Review, 55:2 (June): 25–33.
Trotsky, Leon. 1974 (1938). Transitional Program for Socialist Revolution: Including the Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Fourth International. New York: Pathfinder.
———. 1977. The Crisis of the French Section (1935–36). New York: Pathfinder.
Valderrama, Toby. 2002. “Vanguardia, conciencia, estrategia revolucionaria y la propuesta de Marta Harnecker.” Cuba Siglo XXI (March).
Veltmeyer, Henry, and James Petras. 2000. The Dynamics of Social Change in Latin America. New York: Macmillan.
Washington Post. 1999. October 27.

Artikel ini diterjemahkan oleh Kolektif Nefos.org dari judul asli "Leftist Goals and the Debate over Anti-Neoliberal Strategy in Latin America," yang dimuat di jurnal Science & Society. vol. 68, no. 1 Spring, 2004, pp. 10-32. Terjemahan artikel ini sebelumnya telah dimuat di http://nefos.org, 2008.

http://kajian-indoprogress.blogspot.com/

Sumbangan Revolusi Venezuela Bagi Dunia

Tulisan ini merupakan pokok-pokok pikiran yang mendukung pembangunan Sosialisme Abad 21 di Venezuela. Sumbangan penting Revolusi Venezuela terhadap masa depan perjuangan sosialisme di dunia menuntut tanggung jawab gerakan revolusioner di seluruh dunia untuk mempertahankan dan memajukan proses revolusioner di negeri itu; sekaligus membangun solidaritas diantara kaum kiri dan gerakan rakyat di negeri kita sendiri terhadap Revolusi Venezuela.
Sekarang, alternatif itu ada; mari mempertahankan dan memajukannya.

Ada Alternatif

Neoliberalisme telah kehilangan legitimasi dan landasannya, sejak ia tidak bisa “membebaskan pasar dan membiarkan tangan-tangan tak terlihat melakukan pekerjaan” untuk mengglobalisasikan kesejahteraan. Neoliberalisme telah mengkhianati filosofinya sendiri dan terpaksa kembali pada tipe Negara Kesejahteraan (Keynesianism) demi terlihat lebih manusiawi dan dermawan. Millennium Development Goals (MDGs), Corporate Social Responsibility (CSR), sokongan terhadap kebijakan Mikro Kredit (paling jauh) semacam Greemen Bank, adalah diantara formula klise mereka untuk mempertahankan sistem (kapitalisme), namun, tak pernah bisa menanggulangi globalisasi kemiskinan dan kehancuran tenaga produktif dunia saat ini.
Namun sekarang, dunia sudah berubah dan neoliberalisme sedang dipertanyakan. Revolusi Venezuela (bersamaan dengan kemajuan sosialisme Kuba) telah mempercantik dunia, membuat suatu (sistem) alternative menjadi mustahil dan menggugat apa yang dianggap oleh perspektif dominan sebagai akhir dari sejarah. Seiring perlawanan terhadap neoliberalisme di banyak tempat di dunia, perluasan alternative Venezuela telah menjadi isu besar diantara gerakan social: suatu alternative yang mengembalikan revolusi dan sosialisme ke dalam agenda perjuangan rakyat.
Revolusi Venezuela telah memutus rantai involusi di bawah neoliberalisme; merevolusionerkannya melalui proses transfer kekuasaan ke tangan rakyat (dengan demokrasi langsung dan partisipatif) serta mendistribusi kepememilikan pribadi (baik secara bertahap maupun simultan) yang membuka jalan bagi sosialisme abad 21. Sosialisme ini harus sanggup memberi jawaban kongkret bagi kemajuan tenaga produktif yang telah dihancurkan oleh kapitalisme yang rakus di banyak negeri di dunia ketiga; meningkatkan produktivitas rakyat yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan; memperjuangkan suatu demokrasi langsung yang partisipatif untuk membangkitkan kesadaran rakyat atas kekuatannya sendiri untuk mengatur Negara dan kehidupannya.
Proses revolusioner yang menempatkan Chavez-Venezuela-Sosialisme Abad 21 sebagai suatu pilihan tandingan dari Bush-Washington-Neoliberalisme, bersamaan dengan kemajuan di Kuba, Bolivia, dan Ekuador, telah menginspirasi banyak kekuatan demokratik dan revolusioner di seluruh dunia. Pada kenyataannya, ada pusaran baru di dunia saat ini; pusaran alternative yang harus dibela oleh kaum kiri dan gerakan social di seluruh dunia.

Sumbangan Revolusi venezuela

Revolusi sosialis dalam pengertian kongkritnya berupa sosialisasi kepemilikan pribadi, transformasi kesadaran dan kebudayaan, serta peningkatan tenaga produktif, sedang berkembang di Venezeula. Melalui apa yang disebut ‘revolusi damai’, proses tersebut terus berlanjut dan membuat yang dianggap mustahil menjadi kenyataan. Momen-momen penting dan menentukan dalam tahap revolusi adalah 13 April 2002—ketika mobilisasi jutaan rakyat miskin Venezuela berhasil mengalahkan kudeta oposisi sayap kanan—serta keberhasilan perjuangan melawan pemogokan para pemilik bisnis di akhir tahun yang sama.
Sejak itulah, proses revolusioner semakin ditingkatkan, meski beberapa pendapat menganggapnya masih terlalu lamban. Karena sosialisme tidak terjadi lewat dekrit atau deklarasi—walau Chavez sudah mendeklarasikannya di akhir Desember 2005—maka pemahaman terhadap proses revolusi Venezuela sangatlah penting dalam rangka menentukan kesimpulan bersama yang bermanfaat bagi kampanye sosialisme.
Pemenuhan kebutuhan darurat rakyat bukanlah hal mudah bagi negeri-negeri miskin di bawah imperialisme. Kontradiksi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya membuat propaganda social demokrasi hanya di atas awan. Seperti itulah nasib yang akan terjadi pada masa depan kebijakan MDGs; suatu pajangan ‘niat baik’ di bawah liberalisasi pasar domestic, liberasilisasi pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian dst, di bawah dikte institusi keuangan internasional dan perancang ekonomi konsensus Washington. Venezuela telah meninggalkan involusi ini, dan meradikalisir proses perubahan negerinya dengan memutus hubungan dengan IMF dan Bank Dunia, serta pengambil-alihan alat produksi dari tangan imperialis.
Misi-misi sosial (Missions) Venezuela merupakan program-program transisional darurat untuk memenuhi kebutuhan darurat rakyat sekaligus meningkatkan kapasitas tenaga produktifnya. Sekilas tampak mirip dengan kebijakan-kebijakan sosial demokrasi (Negara kesejahteraan), namun memiliki perbedaan mendasar dalam karakter politiknya, yakni partisipasi/inisiatif rakyat dan sumber pembiayaanya. Misi-misi tersebut dibiayai langsung dari pemasukan minyak (yang sudah dinasionalisasi) dan diatur sendiri oleh rakyat (tidak ada institusi ‘formal’ pemerintah terlibat) melalui berbagai komite seperti komite kesehatan; pendidikan; makanan; perumahan, pertanian, dst.
Penguasaan alat produksi dan distribusi kepemilikan pribadi berlanjut. Dalam beberapa kasus (seperti di Invepal—pabrik kertas, dan Alcasa—pabrik alumunium), tingkat dan tipe penguasaan buruh terhadap produksi dan distribusi pabrik berbeda satu dengan lainnya (lihat wawancara dengan Rafael Rodriguez oleh International Viewpoint, bulan Oktober 2006). Di sector pertanian, reforma agrarian tak hanya meliputi distribusi tanah pada para petani tak bertanah, namun juga peningkatan teknologi dan system produksi pertanian.
Peningkatan tenaga produktif dan teknologi. Venezuela sekarang adalah negeri kedua di dunia (setelah Kuba) yang bebas buta huruf. Program-program peningkatan penguasaan teknologi seperti perangkat lunak gratis, komputerisasi tingkat sekolah dasar, produksi komputer dalam negeri , merupakan sebagian dari langkah-langkah pentingnya.
Praktek demokrasi partisipatoris dan kekuasaan kerakyatan sekarang mulai menantang demokrasi perwakilan. Meski belum begitu jelas bagaimana mekanisme nasional dan otoritasnya terhadap pemerintah, pembentukan ribuan Dewan-dewan Komunitas (lokal) merupakan langkah yang menguntungkan.
Poros internasionalisme baru telah berdiri. Alternatif Bolivarian untuk Amerika Latin (ALBA) dan Bank Selatan (Bancosur) merupakan kampanye yang penting untuk membangun solidaritas yang progressif diantara negeri-negeri miskin di selatan.

Kerja Solidaritas

Pekerjaan solidaritas terhadap pembangunan sosialisme di Venezuela (dan Kuba) adalah tugas penting yang menentukan sukses tidaknya perjuangan untuk pembebasan nasional dan sosialisme di negeri-negeri dunia ketiga. Kekalahan sosialisme di Venezuela akan memundurkan perjuangan untuk sosialisme di negeri manapun di dunia.
Di Indonesia, selama 33 tahun rezim diktator Soeharto berkuasa, telah berhasil menghapus memori sejarah rakyat Indonesia dari pengalaman-pengalaman sejarah revolusionernya; gagasan-gagasan kiri dan sosialis yang subur di masa-masa pergerakan nasional (paruh pertama abad 20) hingga sebelum 1965, hampir-hampir mati potensi. Terima kasih kepada Revolusi Kuba, Revolusi Sandinista, kemenangan Front Popular di Chile, termasuk kemenangan rakyat Vietnam, yang turut menyumbang inspirasi pada kebangkitan kesadaran politik kiri-kerakyatan mahasiswa di era 1970-an, melalui berbagai kelompok studi dan ruang-ruang diskusinya.
Setelah Soeharto dijatuhkan, dan hampir 10 tahun reformasi berjalan, ruang-ruang keterbukaan yang berhasil diperjuangan gerakan mahasiswa dan rakyat belum berhasil dimanfaatkan untuk meluaskan kampanye mengenai kebutuhan dan pembangunan kekuasaan alternative. Banyak aktivis gerakan radikal yang popular di era 90-an (termasuk pimpinan-pimpinan Partai Rakyat Demokratik—PRD, tokoh-tokoh LSM, tokoh-tokoh mahasiswa) , terkooptasi ke dalam politik parlementer di bawah bendera pemerintahan rezim neoliberal, partai-partai sisa lama dan reformis gadungan.. Situasi tersebut telah memperlambat perjuangan untuk menuntaskan reformasi dan mengampanyekan suatu politik alternatif.
Apa yang terjadi di Venezuela di akhir tahun 90-an (1998 dan 1999) serupa dengan situsi politik di Indonesia saat ini, yang ditandai dengan kekecewaan rakyat pada partai politik tradisional. Namun, di Indonesia tidak ada elit politik dan partai politik sisa lama (Orde Baru) dan reformis gadungan di Indonesia yang menyatakan keberpihakan terhadap pembebasan rakyat miskin, seperti yang dikatakan Chavez di banyak pidatonya bahwa pembebasan rakyat miskin adalah satu-satunya cara untuk membangun sebuah bangsa.
Ditengah situasi inilah pekerjaan solidaritas untuk revolusi sosialis di Venezuela mendapatkan momentumnya. Kaum aktivis gerakan (kiri) di Indonesia (seharusnya) merupakan mereka yang berkepentingan untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan revolusi Venezuela; meluruskan propaganda sesat tentang demokrasi dan Chavez dari tangan elemen-elemen sisa lama (orba) dan tentara di Indonesia.
Propaganda sesat yang dilancarkan kekuatan lama di Indonesia terhadap Venezuela saat ini adalah, bahwa kesejahteraan rakyat dapat dicapai tanpa demokrasi; dan tentara adalah elemen penting yang berkesanggupan melakukan perubahan. Termasuk di antara elemen sisa orba tersebut adalah Prabowo—pelaku penculikan aktivis gerakan 90-an—dan Wiranto—mantan Jenderal pelanggar HAM—yang mencoba masuk dalam politik nasional kembali dengan menunggangi perubahan di Venezuela di bawah kepemimpinan Chavez.
Demikian pula para politisi reformis palsu seperti Amien Rais—mantan ketua MPR—dan beberapa anggota DPR dari partai-partai reformis gadungan semacam partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), yang mulai bersuara mengenai nasionalisasi minyak Venezuela. Mereka khususnya mengambil contoh renegosiasi kontrak karya terhadap perusahaan minyak asing di Venezuela. Tapi tentu saja, mereka tidak bicara mengenai demokrasi partisipatif; nasionalisasi di bawah kontrol buruh (rakyat); referendum; dewan-dewan komunal sebagai elemen yang paling penting dari revolusi Venezuela.
Dalam kepentingan inilah pekerjaan solidaritas terhadap Revolusi Venezuela dapat sekaligus memberikan landasan bagi perjuangan pembebasan nasional di Indonesia, yakni perjuangan pembebasan rakyat miskin oleh kekuatan rakyat miskin sendiri. Revolusi Venezuela merupakan bukti bahwa berjuang (untuk perubahan yang mendasar) tidaklah mustahil; bahwa rakyat bisa melakukan perubahan dengan kekuatannya sendiri; bahwa mobilisasi kekuatan rakyat sendiri adalah senjata paling ampuh untuk merebut kekuasaan. Inilah senjata utama revolusi yang tidak boleh dilucuti oleh politik kooptasi dan kooperasi dengan musuh-musuh rakyat.
Banyak kalangan yang skeptis mengatakan bahwa tidak mungkin Indonesia bisa mencontoh Venezuela, oleh karena latar belakang sejarah, ekonomi dan politik yang berbeda. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak mungkin? Mengapa membatasi diri? Dalam logika yang sama, banyak masyarakat klas menengah Indonesia tak segan untuk dengan terbuka berkiblat pada mimpi-mimpi Amerika atau Eropa yang bisa maju karena kolonialisme dan imperialisme modern. Atau kagum pada China dan India yang bisa besar karena mengambil madu dari perjalanan sejarah bangsanya yang revolusioner—dari Revolusi Kebudayaan Mao Tsetung dan militansi Gandi. Para pejuang pergerakan nasional Indonesia pun mengambil manfaat sebesar-besarnya dari Revolusi Rusia 1917 dan Nasionalisme Tiongkok, untuk pergerakan rakyat yang lebih modern demi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Mengapa kita takut untuk membebaskan diri mempelajari Revolusi yang terjadi Venezuela, Kuba, dan Bolivia? Apakah ketakutan itu akibat prasangka terhadap sosialisme yang dijadikan hantu berpuluh-puluh tahun oleh rezim Soeharto? Atau karena kita terperangkap oleh sistem ‘bebas nilai’ dunia akademik yang palsu? Bila benar demikian, maka tamatlah riwayat kita sebagai manusia berilmu yang bertanggung jawab untuk merubah situasi dunia menjadi lebih baik dan manusiawi.
Untuk kepentingan inilah Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Alternatif Amerika Latin (SERIAL) didirikan pertengahan tahun 2006 lalu. Meski belum maksimal dalam perluasan propaganda, beberapa aktivitas yang sudah dilakukan antara lain:
Kegiatan penerbitan
• Buku: “Perubahan Sejati Terbukti Bisa”, Pidato Presiden Venezuela Hugo Chavez di depan Majelis Nasional bulan Januari tahun 2005. Diterbitkan dalam bahasa Indonesia bulan Agustus 2006.
• Pamflet: “Strategi Pembangunan Gerakan Perempuan dalam Revolusi Bolivarian”, diterbitkan bulan November, 2006.
• Mendukung penerbitan buku: “Memahami Revolusi Venezuela”, Wawancara Martha Harnecker dengan Hugo Chavez, Monthly Review Book, Februari 2007.
• Memberikan teks bahasa Indonesia pada film dokumenter: “A Revolution Will Not be Televised”, tahun 2005.
• Memberikan teks bahasa Indonesia pada film dokumenter “Bersama Rakyat Miskin Dunia-Con Los Pobres Del Tierra”, tahun 2007”. Kegiatan seminar
Pelucuran SERIAL, dengan tema: Ada Alternatif, Bercermin dari Amerika Latin, 15 Agustus 2006.
• Belajar dari Amerika Latin, Solo, Oktober, 2006.
• Perubahan di Amerika Latin; Apa Manfaatnya Buat Indonesia, 22 Februari 2007.
• Talk Show di TV Kabel: Q-TV, Venezuela-Chavez dan Indonesia.
Melanjutkan pekerjaan tersebut, pada awal Februari 2008, SERIAL bersama beberapa aktivis dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Rumah Kiri (RK), dan mahasiswa dari Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, berkumpul dan mendiskusikan suatu proyek kerja bersama untuk membangun komunitas solidaritas Hands Off Venezuela (HOV) di Indonesia. Inisiatif ini segera mendapat dukungan dari banyak pihak seperti: penerbit buku-buku radikal Resist Book- Jogjakarta; Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI); dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM). Pekerjaan terdekat yang akan dilakukan adalah pertunjukan film No Volveran, dan deklarasi Hands Off Venezuela-Indonesia.
Kerja-kerja solidaritas yang masih perlu ditingkatkan meliputi:
• Pembangunan komite-komite SERIAL dan atau HOV di berbagai Universitas di Indonesia.
• Produksi lebih banyak bahan bacaan; subtitling dan pertunjukan film; web site; diskusi publik, dll.
• Aksi-aksi solidaritas.
• Konfrensi-konfrensi taktik diantara aktivis gerakan, belajar dari pengalaman taktik perjuangan di AL.
• Membuka ajang-ajang studi dan perdebatan ilmiah mengenai sosialisme abad 21.
Sedikit disayangkan, bahwa pekerjaan kampanye Venezuela sendiri dalam bahasa Indonesia tidak banyak dikeluarkan oleh Kedutaan Venezuela di Jakarta. Serangkaian pertemuan yang kami lakukan untuk mendorong Kedutaan Venezuela lebih mampu terbuka mengampanyekan perubahan Venezuela, belum membuahkan hasil. Hingga saat ini belum ada satu bentuk kampanye dalam bahasa Indonesia (penerbitan maupun website) yang reguler dikeluarkan oleh kedutaan Venezuela, yang memberitakan kemajuan perjuangan sosialisme abad 21 di negerinya kepada rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, kami berharap Rakyat Venezuela dan Pemerintahan Chavez memainkan peran penting untuk mendukung pekerjaan solidaritas diantara gerakan rakyat di seluruh dunia. Penyebarluasan informasi tentang kemajuan sosialisme di Venezuela, Kuba, dan Bolivia, dalam berbagai bahasa, adalah kunci bagi membesarnya gerakan solidaritas terhadap perjuangan sosialisme abad 21 di seluruh dunia.
Sampai Menang.***

http://anton-djakarta.blogspot.com/